Pemuda Katolik Minta Pemerintah Segera Atasi Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg

BeritaNasional.com - Sejumlah wilayah dilaporkan tengah mengalami kelangkaan gas elpiji ukuran 3 kilogram (kg) atau gas melon. Fenomena ini membuat antrean panjang terjadi di beberapa agen di daerah.

Menyikapi hal ini, Ketua Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan BUMN Pemuda Katolik Vandarones Purba menyayangkan adanya fenomena ini. Sebab, konsumsi gas melon paling banyak digunakan masyarakat.

"Fenomena ini seharusnya tidak terjadi, kasihan masyarakat yang butuh untuk memasak dan memenuhi kebutuhan sehari-hari jadi tersendat," kata Vanda dalam keterangan resmi pada Senin (3/2/2025).

Vanda meminta stakeholder terkait untuk turun tangan menyelesaikan persoalan ini, mulai Pertamina hingga kementerian terkait.

"Pemerintah segera turun tangan selesaikan masalah ini sebab ini mendasar. Baik itu di pemerintah pusat, daerah, hingga kementerian terkait," kata Vanda.

Di satu sisi, Vanda meminta masyarakat bersabar dan menunggu antrean dengan tertib. Jangan sampai kelangkaan gas melon membuat para warga yang mengantre terjadi polemik di lapangan.

"Terakhir kami juga minta rekan-rekan dari Polri untuk awasi agen-agen setempat agar pertama tidak jadi penimbunan. Kedua, memastikan situasi kondusif di masyarakat jangan sampai gaduh," imbuhnya.

DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang

Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron meminta pemerintah mengkaji ulang pembatasan penjualan gas elpiji 3 kilogram. Hal itu menanggapi teriakan masyarakat bahwa terjadi kelangkaan elpiji 3 kilogram.

Herman mengatakan ada perubahan distribusi elpiji 3 kilogram. Warung-warung dilarang menjualnya dan hanya dijual oleh pangkalan.

"Maka itu, ya saat ini berita di berbagai tempat ada kelangkaan-kelangkaan ya pasti langka karena dengan pelarangan terhadap penjualan gas LPG yang ada di warung-warung, toko-toko sebagai subordinasi dari pangkalan, ini juga pada akhirnya semua tidak bisa menyalurkan," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).

"Karena itu, ya pasti langka. Nah bukan masalah langka gas melonnya, tapi langka di warung-warungnya. Sehingga mereka harus membeli ke pangkalan," jelasnya.

Menurut Herman, masalah distribusi elpiji 3 kilogram ke masyarakat perlu dikaji kembali. Sebab, apabila hanya dijual di pangkalan, belum tentu masyarakat penerima gas subsidi bisa menjangkaunya, apalagi sampai ke kampung- kampung.

"Nah, semestinya, tetap penyaluran sampai tingkat warung. Warungnya diidentifikasi mana saja. Kemudian, beban dan tanggung jawabnya adalah kepada pemilik agen, pemilik pangkalan bahwa harga eceran tertinggi diwajibkan sesuai dengan peraturan pemerintah. Nah, kalau tidak, ya kita berikan sanksi saja kepada para agen dan pemilik pangkalan," ujar Herman.