Komisi II DPR Kritik Mendagri Ambil Keputusan Sepihak Terkait Pelantikan Kepala Daerah

BeritaNasional.com - Komisi II DPR mengkritik Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebab memutuskan sepihak penundaan jadwal pelantikan kepala daerah terpilih. Padahal sebelumnya telah ditetapkan bersama pemerintah dan DPR bahwa pelantikan digelar pada 6 Februari 2025.

"Kami sebagai anggota Komisi II mungkin fraksi PAN, baru minggu lalu Senin kita rapat sudah kita sepakati ini bahwa pelantikan ini kita putuskan tanggal 6 (Februari)," ujar Anggota Komisi II DPR RI Saidin saat rapat kerja Komisi Ini dengan Kemendagri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).

Saidin menyayangkan Menteri Tito secara sepihak menganulir kesepakatan bersama tanpa ada konfirmasi dengan pimpinan atau anggota Komisi II DPR.

"Artinya apa? Kita sepakat tanggal 6 (Februari) untuk dilantik. Tahu-tahu Pak Mendagri sepihak menganulir persoalan ini tanpa konfirmasi, tanpa menyebut pimpinan atau anggota Komisi II," ujarnya.

Saidin memperingatkan Tito supaya hal tersebut tidak terulang kembali. Ia mengingatkan, kalah memang ada keputusan yang berubah, seharusnya dibahas bersama-sama antara pemerintah dan DPR. 

"Ke depan jangan sampai seperti ini lagi. Kalau sudah kita putuskan, Pak Mendagri bicara dulu di sini baru kita bicara di luar. Kan begitu pak menteri. Ini dapat informasi dibawa keluar. Kami ini ketinggalan. Kali ini kita minta lagi untuk pelantikan tanggal berapa lagi, seharusnya ini tidak elok," pungkasnya.

Pemerintah mengubah jadwal pelantikan kepala daerah terpilih di Pilkada Serentak 2024. Pelantikan direncanakan akan dilaksanakan antara tanggal 18 hingga 20 Februari. 

Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta. Seperti yang diketahui, pelantikan mulanya dijadwalkan pada 6 Februari.

Khoirudin mengatakan, mundurnya jadwal ini dilakukan berdasarkan Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Ini ada pengumuman terbaru bahwa pelantikan yang sedianya 6 Februari, menjadi 18 sampai 20. Ya, jadi kemungkinan 18, kemungkinan 19, kemungkinan 20 (Februari)," kata Khoirudin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (31/1/2025).