Prolegnas Prioritas 2026: Daftar 67 RUU Termasuk Danantara dan Transportasi Online

BeritaNasional.com -  Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menetapkan daftar Prolegnas Prioritas tahun 2026. Beberapa RUU menarik yang akan dibahas pada 2026 antara lain RUU Danantara, RUU Transportasi Online, dan RUU Perlindungan Pekerja Platform Ekonomi GIG.

Baleg DPR bersama Pemerintah dan DPD RI menetapkan Prolegnas Prioritas 2025, Prolegnas Prioritas 2026, serta evaluasi Prolegnas 2025–2029 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Total ada 67 RUU dalam Prolegnas Prioritas 2026. Rinciannya: 44 RUU dilanjutkan dari Prolegnas Prioritas 2025; 17 RUU baru usulan DPR; 5 RUU baru usulan Pemerintah; dan 1 RUU baru usulan DPD. Disertai lima RUU dari Daftar Kumulatif Terbuka.

Kelima RUU baru usulan Pemerintah antara lain: RUU Metrologi Legal; RUU Kewarganegaraan; RUU Badan Usaha; RUU Advokat; dan RUU Hak Asasi Manusia. Sedangkan RUU usulan DPD adalah RUU Bahasa Daerah.

Berikut beberapa RUU yang sudah disepakati masuk Prolegnas Prioritas 2026:

1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Komisi I DPR)
2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Komisi II DPR)
3. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Komisi II DPR)
4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Komisi III DPR)
5. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia (Komisi III DPR)
6. RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana (Komisi III DPR)
7. RUU tentang Jabatan Hakim (Komisi III DPR)
8. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Komisi IV DPR)
9. RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Komisi IV DPR)
10. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Komisi V DPR)
11. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Komisi VI DPR)
12. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Komisi VI DPR)
13. RUU tentang Kawasan Industri (Komisi VII DPR)
14. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Komisi VIII DPR)
15. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Komisi VIII DPR)
16. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Komisi IX DPR)
17. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Komisi X DPR)
18. RUU tentang Keuangan Negara (Komisi XI DPR)
19. RUU tentang Energi Baru Terbarukan (Komisi XII DPR)
20. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Komisi XIII DPR)
21. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Baleg DPR)
22. RUU tentang Komoditas Strategis (Baleg DPR)
23. RUU tentang Pertekstilan (Baleg DPR)
24. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Baleg DPR)
25. RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (Baleg DPR)
26. RUU tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Baleg DPR)
27. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) (Baleg DPR)
28. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Baleg DPR)
29. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Baleg DPR)
30. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (DPD)
31. RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah (DPR/Baleg)
32. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (DPR/Baleg)
33. RUU tentang Satu Data Indonesia (DPR/Baleg)
34. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (DPR/Baleg)
35. RUU tentang Transportasi Online (DPR/Baleg)
36. RUU tentang Patriot Bond / Surat Berharga (DPR/Baleg)
37. RUU tentang Daya Anagata Nusantara (Danantara) (DPR/Baleg)
38. RUU tentang Pekerja Lepas / Pekerja Platform Indonesia / Perlindungan Pekerja Ekonomi GIG (DPR/Baleg)
39. RUU tentang Pelelangan Aset (DPR/Baleg)
40. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (DPR/Baleg)
41. RUU tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan (Baleg DPR)
42. RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim (DPR: Anggota/DPD)
43. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (DPR: Anggota)
44. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat (DPR: Anggota/DPD)
45. RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (DPR: Anggota/DPD)
46. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (DPR: Anggota)
47. RUU tentang Komoditas Khas (DPR: Anggota)
48. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (DPR: Anggota)
49. RUU tentang Bank Makanan (DPR: Anggota)
50. RUU tentang Hukum Acara Perdata (Pemerintah)
51. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika (Pemerintah - Prioritas 2025)
52. RUU tentang Hukum Perdata Internasional (Pemerintah - Prioritas 2025)
53. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Pemerintah - Prioritas 2025)
54. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (Pemerintah - Prioritas 2025)
55. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Pemerintah - Prioritas 2025)
56. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik (Pemerintah - Prioritas 2025)
57. RUU tentang Pelaksanaan Pidana Mati (Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati) (Pemerintah - Prioritas 2025)
58. RUU tentang Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah (Pemerintah - Prioritas 2025)
59. RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara (Pemerintah - Prioritas 2025)
60. RUU tentang Jaminan Benda Bergerak (Pemerintah - Prioritas 2025)
61. RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Pemerintah)
62. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Pemerintah)
63. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Pemerintah)
64. RUU tentang Badan Usaha (Pemerintah)
65. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Pemerintah)
66. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pemerintah)
67. RUU tentang Bahasa Daerah (DPD)