Kecelakaan di GT Ciawi: Solusi Jangka Panjang Diperlukan untuk Sektor Transportasi

Oleh: Bachtiarudin Alam
Kamis, 06 Februari 2025 | 11:45 WIB
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno. (Foto/Doc. BeritaNasional)
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno. (Foto/Doc. BeritaNasional)

BeritaNasional.com -  Kecelakaan maut di GT Ciawi 2, Jawa Barat, menyisakan sebuah catatan masalah transportasi yang harus diselesaikan. Mengingat segala carut-marut masalah yang dihadapi, hal itu tak kunjung selesai.

Oleh sebab itu, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, meminta Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan mengatasi carut-marut masalah transportasi.

“Ya, Presiden. Tidak mungkin Menteri PU, kemudian Korlantas, apalagi Menteri Perum, akan bisa. Makanya, saya minta agar ini dilakukan oleh Presiden,” kata Djoko dalam program dialog Berita Nasional Malam, yang dikutip pada Kamis (6/2/2025).

Alasan harus Presiden yang turun tangan, menurut Djoko, adalah karena masalah transportasi sudah sangat rumit. Terlebih lagi dengan banyaknya pungutan liar (pungli) yang dialami para pengendara, khususnya pengangkut barang.

Selain ditambah beban pungli, para pelaku usaha maupun jasa transportasi juga harus bersaing dalam persoalan tarif. Karena tidak adanya peran pemerintah dalam menentukan tarif dasar bisa berujung pada kelalaian pelaku usaha transportasi.

“Nah, akhirnya yang terjadi adalah harga yang paling murah yang mana, itu yang laku. Padahal kalau sudah paling murah-paling murah, pasti ada yang dikorbankan,” ungkap Djoko.

“Selama tadi, pemerintah tidak ikut campur dalam penetapan tarif, itu masih tetap berlangsung. Kenapa? Kalau harganya sudah rendah, pasti nanti keselamatan yang dikorbankan,” tambahnya.

Sebab, ketika transportasi masuk dalam ranah persaingan harga, pengecekan maupun sparepart akan dikesampingkan. Meskipun dalam praktik ada uji kelaikan kendaraan, itu pun belum berjalan maksimal.

Termasuk soal kesejahteraan para sopir transportasi yang sampai saat ini tidak memiliki sandaran hukum. Khususnya, gaji para sopir yang masih banyak yang belum sesuai dengan upah minimum, dan perlindungan keselamatan kerja.

“Jadi, sudah tidak layak lagi. Makanya sekarang di Indonesia mencari sopir itu susah. Banyak sopir-sopir yang beralih profesi. Mereka tidak punya kepastian hukum, bahkan mereka cenderung menjadi tersangka jika terjadi kecelakaan seperti ini,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Djoko menyarankan agar masalah ini dapat diselesaikan oleh Presiden atau pada tingkat Menteri Koordinator. Lantaran banyaknya sektor yang saling berkaitan untuk menuntaskan masalah transportasi.

Terlebih, dia memandang anggaran untuk mengatasi masalah transportasi pun minim. Hal itu membuat pengembangan inovasi untuk menunjang keselamatan transportasi terhambat.

“Nah, pemangkasan anggaran seperti ini membahayakan ke depannya, karena anggaran keselamatan kita hilang. Sementara keselamatan kita sudah dalam kondisi darurat. Ini sangat membahayakan sekali ke depannya,” imbuhnya.

Kecelakaan Ciawi

Adapun dari hasil penyelidikan, total terdapat 19 orang menjadi korban, delapan di antaranya meninggal dunia akibat insiden kecelakaan di GT Ciawi, Jawa Barat, pada Kamis (6/2/2025).

Meski begitu, Kakorlantas Polri Brigjen Pol Agus Suryo Nugroho, yang telah meninjau langsung lokasi, menyebut bahwa penyebab kecelakaan masih dalam proses olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

“Melakukan lidik pendalaman diawali dengan gelar awal hal-hal yang kami temukan di TKP. Tentunya nanti akan kita simpulkan,” kata Agus kepada awak media di lokasi, Rabu (5/2/2025).

Karena, akui Agus, banyak faktor yang mungkin saja menjadi penyebab kecelakaan ini, mulai dari tidak berfungsinya pengereman atau faktor kelalaian dari sopir truk galon yang bisa berujung pada kecelakaan.

“Apakah peristiwa laka lantas ini diduga mungkin karena kecepatan tinggi, rem blong, atau mungkin mengantuk. Nanti akan kita simpulkan setelah rangkaian kegiatan pendalaman lidik dan gelar awal nanti kami lakukan,” ucapnya.

DPR Minta Evaluasi

Di sisi lain, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Marlyn Maisarah, meminta Kementerian Perhubungan dan pengelola jalan tol untuk meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap aspek keselamatan jalan tol. Peningkatan keselamatan di jalan tol perlu ditingkatkan untuk mencegah terjadinya kecelakaan beruntun.

Hal itu menanggapi kecelakaan beruntun di Gerbang Tol (GT) Ciawi arah Bogor-Jakarta, pada Selasa (4/2/2025) pukul 23.30 WIB.

"Keselamatan di jalan tol harus menjadi perhatian serius. Kecelakaan seperti ini bisa dicegah dengan sistem pemantauan yang lebih baik, penerapan batas kecepatan yang tegas, dan edukasi berkendara yang lebih masif bagi pengguna jalan," ujar Marlyn dalam keterangannya, Rabu (5/2/2025).

Perlu langkah konkret untuk mencegah kecelakaan di tol, termasuk perbaikan rambu-rambu lalu lintas, optimalisasi sistem e-toll untuk mengurangi antrean di gerbang tol, serta peningkatan patroli jalan tol, terutama di jam-jam rawan kecelakaan.

Marlyn berharap kejadian ini menjadi momentum bagi pihak terkait untuk lebih serius dalam memastikan keamanan di jalan tol agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.sinpo

Editor: Iman Kurniadi
Komentar: