Presiden Prabowo Pangkas Izin Sektor Pertanian dan Tutup Celah Korupsi

BeritaNasional.com -  Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memangkas birokrasi yang berbelit di sektor pertanian dan menyalurkan manfaat anggaran negara secara langsung kepada rakyat, khususnya petani.

Hal tersebut ia sampaikan dalam sambutan Panen Raya Nasional yang digelar serentak di 14 provinsi sentra produksi padi, dan dipusatkan di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jati 7 Kabupaten Majalengka Jawa Barat,  Senin (7/4/2025).

Dalam laporannya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan  pemangkasan jalur perizinan dan distribusi pupuk menjadi salah satu kebijakan yang paling dirasakan dampaknya oleh para petani.

“Sebelumnya adalah 12 menteri yang harus tanda tangan, ditandatangani 38 gubernur, kemudian 500 wali kota/bupati se-Indonesia, baru bisa tiba di petani. Sekarang berkat Inpres yang Bapak Presiden tandatangani, dari Menteri Pertanian langsung ke pabrik, pabrik langsung ke Gapoktan petani. Ini betul-betul revolusi sektor pertanian,” ujar Mentan.

Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya akan terus mendorong efisiensi anggaran, memotong jalur distribusi yang panjang, serta menekan praktik korupsi di semua lini pemerintahan.

“Saya akan menghemat anggaran terus-menerus. Saya akan berusaha sekeras tenaga agar setiap anggaran, setiap uang rakyat, uang negara harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat yang paling membutuhkan,” tegasnya. 

Orang nomor satu di negeri inj juga memberikan perhatian khusus terhadap berbagai praktik korupsi yang dinilai dapat menghambat bahkan merusak pelayanan publik dan distribusi bantuan pemerintah kepada masyarakat.

“Pemerintah kita dari pusat sampai desa tidak boleh ada lagi praktik-praktik korupsi, praktik menyalahgunakan uang rakyat. Sekarang masanya masa teknologi, semua orang bisa laporan segera. Kalau ada korupsi langsung anda video, anda rekam, langsung kirim. Jadi supaya orang itu jera,” tegasnya.