Said Iqbal: Pemberantasan Korupsi Jadi Kunci Kesejahteraan Buruh

Oleh: Tim Redaksi
Minggu, 12 Juli 2026 | 23:31 WIB
Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal. (Foto/Sekretariat Presiden)
Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal. (Foto/Sekretariat Presiden)

BeritaNasional.com - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa upaya mewujudkan kesejahteraan buruh harus berjalan seiring dengan pemberantasan korupsi. Menurutnya, negara yang bebas dari praktik korupsi akan memiliki kemampuan lebih besar dalam menghadirkan keadilan sosial, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Said Iqbal, yang juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Presiden Partai Buruh, menyampaikan bahwa dirinya memiliki pengalaman panjang dalam memperjuangkan hak-hak pekerja, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Ia pernah menjadi anggota Governing Body International Labour Organization (ILO) selama tiga periode di Jenewa, Swiss, sebelum dipercaya Presiden Prabowo Subianto sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

"Bebas dari korupsi adalah salah satu syarat utama bagi terwujudnya negara yang mampu menyejahterakan buruh dan seluruh rakyat. Karena itu, buruh Indonesia secara tegas menolak segala bentuk korupsi," ujar Said Iqbal dalam keterangannya, Minggu (12/7/2026).

Ia menegaskan bahwa gerakan buruh mendukung penuh komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi. Menurutnya, korupsi tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat.

"Buruh Indonesia mendukung amanat Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada toleransi terhadap korupsi. Siapa pun yang menjadi pejabat negara, termasuk saya sebagai pejabat negara, tidak boleh melakukan korupsi. Jabatan adalah amanah rakyat, bukan alat untuk memperkaya diri sendiri," tegasnya.

Said Iqbal mengatakan seluruh aparatur negara memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan publik. Tanggung jawab tersebut mencakup seluruh penyelenggara negara, mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN), menteri, pimpinan lembaga dan badan negara, hingga unsur TNI, Polri, kejaksaan, dan lembaga peradilan.

"Presiden telah memberikan amanat yang sangat jelas. Semua penyelenggara negara harus anti korupsi. Jangan sakiti hati rakyat, karena korupsi sesungguhnya menyakiti hati rakyat. Uang yang dikelola oleh pejabat negara adalah uang rakyat yang harus dikembalikan manfaatnya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat," katanya.

Lebih lanjut, ia menilai setiap dana negara yang berhasil diselamatkan dari praktik korupsi dapat dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk buruh. Dana tersebut, kata dia, dapat digunakan untuk memperkuat jaminan sosial, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, menciptakan lapangan kerja, serta memperbaiki infrastruktur publik.

"Kesejahteraan buruh tidak hanya ditentukan oleh besarnya upah, tetapi juga oleh tata kelola negara yang bersih. Ketika anggaran negara tidak bocor karena korupsi, maka ruang fiskal untuk meningkatkan perlindungan sosial, memperkuat jaminan ketenagakerjaan, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik akan semakin besar. Itulah sebabnya perjuangan melawan korupsi adalah juga perjuangan untuk kesejahteraan buruh," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Said Iqbal juga menyampaikan apresiasi kepada Kepolisian Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo atas langkah-langkah pemberantasan korupsi yang telah dilakukan, termasuk penanganan sejumlah perkara oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama jajaran Polda Metro Jaya.

"Kami mendukung penuh langkah-langkah Kepolisian Republik Indonesia dan Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam memberantas korupsi di semua tingkatan. Tidak boleh ada ruang bagi koruptor. Buruh Indonesia berdiri bersama Presiden Prabowo, bersama Polri, dan bersama seluruh aparat penegak hukum untuk memerangi korupsi demi Indonesia yang bersih, buruh yang sejahtera, dan rakyat yang semakin makmur," pungkas Said Iqbal.sinpo

Editor: Harits Tryan
Komentar: