Gelar Apel Siaga, Menko Polkam Tekankan Target Pemerintah Zero Karhutla

BeritaNasional.com -  Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan (BG) menyatakan, seluruh pihak saat ini bergerak dalam satu komando untuk menekan angka kebakaran hutan dan lahan hingga ke titik minimal, bahkan zero karhutla. 

Pernyataan itu disampaikan BG dalam Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Nasional Tahun 2025 di Pekanbaru, Riau. Apel tersebut dihadiri pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, kementerian/lembaga, dan swasta.

"Sebagai langkah strategi dan penguatan, pemerintah, swasta, dan masyarakat harus bergotong royong, bahu-membahu, dan bekerja sama untuk meningkatkan mitigasi dan mencegah terjadinya karhutla," ujar Budi dalam keterangan Selasa (29/4/2025).

Berdasarkan data BMKG yang juga terintegrasi dengan data satelit Kemenhut dan BNPB, musim kemarau tahun ini akan dimulai secara bertahap per wilayah mulai April- September 2025.

Berdasarkan data satelit Terra Aqua NASA, terdapat 144 titik api dengan confidence level tinggi. Selain itu, berdasarkan data lapangan, terdapat 97 kejadian karhutla hingga 17 April 2025, dan khusus di Riau, terdapat 80 hektare darurat karhutla.

Maka dari itu BG menyampaikan, wilayah yang sejauh ini tercatat mengalami kebakaran lahan yakni di Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

"Mitigasi dan pencegahan dapat kita lakukan sedini mungkin, termasuk modifikasi cuaca hujan per 1 Mei, water bombing, heli patroli, mengisi embung-embung, parit-parit, kanal-kanal, serta mempertahankan tinggi muka air di lahan gambut," jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, mantan kepala BIN ini menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan apresiasi terhadap pemerintah atas kesiapsiagaan dan kerja keras seluruh jajaran. 

Bahkan, kata BG, Prabowo juga berpesan kepada seluruh masyarakat untuk terus memertahankan capaian selama ini. Selain itu, presiden juga memberikan perhatian yang sangat besar terhadap isu kebakaran hutan yang berdampak pada geopolitik kawasan.

"Sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan nasional, atas arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, pemerintah telah membentuk Desk Koordinasi Penanganan Karhutla pada tanggal 13 Maret 2025. Desk Karhutla di bawah koordinasi Kemenko Polkam ini dipimpin secara lintas sektor oleh Kepala BNPB, Menteri Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Lingkungan Hidup," terangnya.

BG menjelaskan upaya ini sesuai dengan komitmen Indonesia terhadap kesepakatan ASEAN seperti AA-THP (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution) dan ACC-THPC (ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control) harus terus ditegakkan. 

"Kita harus belajar dari pengalaman negara lain, di Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan, bahwa akibat perubahan iklim, dampak kebakaran hutan ini sangat luar biasa"