Hasan Nasbi Batal Mundur, DPR Minta Istana Evaluasi Pola Komunikasi Publik

Oleh: Ahda Bayhaqi
Rabu, 07 Mei 2025 | 22:49 WIB
Ilustrasi Gedung DPR. (Beritanasional/Ahda)
Ilustrasi Gedung DPR. (Beritanasional/Ahda)

BeritaNasional.com - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal, mendorong Istana untuk mengevaluasi pola komunikasi publik menyusul batalnya Hasan Nasbi mundur sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

Ia menilai pembatalan tersebut tidak bisa dianggap remeh karena mencerminkan adanya persoalan serius dalam tim komunikasi Istana.

Apalagi, Hasan Nasbi sempat menuai kontroversi ketika mengomentari insiden pengiriman kepala babi ke kantor Tempo. Saat itu, ia mengeluarkan pernyataan yang dinilai meremehkan peristiwa tersebut. Syamsu menilai, seharusnya Hasan bersikap lebih bijak dalam menyampaikan pernyataan.

"Bukan malah meminta kepala babi untuk dimasak. Komentar seperti itu tidak mencerminkan profesionalisme seorang juru bicara kepresidenan," kata Syamsu Rizal, Rabu (7/5/2025).

Menurutnya, seorang juru bicara harus menyadari bahwa ia mewakili institusi negara, bukan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, setiap pernyataan yang disampaikan kepada publik harus dipikirkan matang-matang dan sesuai dengan posisi serta tanggung jawabnya.

"Jangan membawa sentimen pribadi dalam pernyataan resmi, karena ia bukan juru bicara tim sukses pasangan calon," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kemampuan seorang juru bicara dalam berinteraksi dengan media massa, terutama dalam menghadapi isu-isu yang sensitif seperti kasus kepala babi, yang dinilai sebagai bentuk ancaman terhadap pers.

"Itu seharusnya menjadi pelajaran dasar dalam komunikasi publik. Jubir Istana seharusnya tahu bagaimana menyikapi media dengan tepat," kata legislator dari Dapil Sulawesi Selatan I itu.

Karena itu, mantan Wakil Wali Kota Makassar ini meminta Istana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola komunikasi publik, agar tidak terus-menerus menimbulkan kontroversi akibat pernyataan juru bicara yang tidak tepat.

Syamsu Rizal juga mendorong pemerintah membangun sistem komunikasi yang terpadu dan profesional, termasuk membentuk tim juru bicara yang solid dan terlatih dalam menangani isu-isu sensitif.

Terkait pernyataan pengunduran diri, ia menilai seharusnya ada sinyal persetujuan terlebih dahulu sebelum diumumkan ke publik. Ia menyayangkan pola komunikasi yang tidak konsisten dan kerap membingungkan masyarakat.

"Ini bukan hanya soal Hasan Nasbi atau TNI. Ini menyangkut bagaimana negara berkomunikasi dengan rakyatnya. Kalau komunikasi lemah, kepercayaan publik bisa terkikis," tegasnya.

Sebelumnya, Hasan Nasbi kembali menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) setelah diperintahkan untuk tetap melanjutkan tugasnya. Pada Senin (5/5/2025), Hasan diketahui menghadiri rapat kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana.

"Kemarin saya diundang rapat kabinet. Sejauh ini, saya diperintahkan untuk tetap memimpin PCO," ujar Hasan kepada wartawan, Selasa (6/5/2025).sinpo

Editor: Imantoko Kurniadi
Komentar: