Polda Jabar Catat Hasil Signifikan dalam Operasi Pekat II Lodaya 2025

BeritaNasional.com - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat mencatat hasil signifikan dalam pelaksanaan Operasi Pekat II Lodaya 2025 yang berlangsung selama 10 hari. Operasi ini digelar untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat.

Sejak dimulai pada 1 Mei, tercatat sebanyak 177 kasus berhasil diungkap, dengan 111 di antaranya merupakan kasus premanisme. Total ada 504 pelaku yang diamankan, terdiri dari 44 pelaku berstatus Target Operasi (TO) dan 133 pelaku Non-Target Operasi (Non-TO).

“Operasi ini mencerminkan kerja keras seluruh personel yang turun langsung ke masyarakat untuk memberantas penyakit masyarakat, terutama premanisme yang kerap meresahkan warga,” ujar Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan, dalam keterangannya, Rabu (14/5/2025).

Barang bukti yang berhasil diamankan dalam operasi ini antara lain 45 senjata tajam, 1 airsoft gun, 98 kendaraan roda dua, 5 kendaraan roda empat, 8 unit telepon genggam, 49 dokumen, 31 potong pakaian, dan 2 kartu identitas.

Operasi ini melibatkan personel dari satuan preemtif, preventif, penegakan hukum (gakkum), serta satuan bantuan dari tingkat Polda hingga seluruh Polres jajaran di wilayah hukum Polda Jabar.

“Kami akan terus konsisten melakukan penegakan hukum secara tegas, terukur, dan humanis,” tambahnya.

Selama pelaksanaan operasi, sejumlah kasus menonjol berhasil diungkap. Di antaranya adalah kasus penganiayaan yang melibatkan anggota ormas Gibas, yang ditangani oleh Polres Tasikmalaya dan Polres Cimahi, serta kasus perampasan mobil oleh oknum debt collector dari perusahaan pembiayaan Indomobil.

Polda Jabar juga menegaskan bahwa langkah penindakan ini akan dibarengi dengan pembinaan dan upaya penyelesaian atas permasalahan sosial yang menjadi akar dari aksi premanisme.

Operasi ini dilaksanakan berdasarkan Rencana Operasi Nomor: R/Renops/12/IV/Ops.1.3/2025 dan Surat Perintah Kapolda Jabar Nomor: Sprin/1102/IV/OPS.1.3./2025 tertanggal 29 April 2025.

“Pembinaan serta solusi terkait persoalan lahan pekerjaan dan isu sosial budaya yang melatarbelakangi premanisme terus dibicarakan bersama Gubernur Jawa Barat dan para kepala daerah di tingkat kota dan kabupaten,” jelas Hendra.