Rano Karno Dorong Pembentukan Lembaga Adat untuk Pelestarian Budaya Betawi

BeritaNasional.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, mendesak masyarakat Betawi untuk segera membentuk lembaga adat. 

Lembaga ini diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam merawat, mengembangkan, dan melestarikan budaya Betawi secara sistematis dan berkelanjutan.

Pernyataan ini disampaikan Rano saat menjadi pembicara utama dalam Sarasehan Ketiga Kaukus Muda Betawi di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Senin (2/6/2025).

"Budaya Betawi bukan sekadar warisan, melainkan penopang identitas Jakarta," tutur Rano.

Rano menjelaskan bahwa setelah penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, status Jakarta telah berubah dari Ibu Kota Negara menjadi Provinsi dengan Kekhususan Ekonomi Nasional dan Kota Global.

Perubahan ini, lanjut Rano, membawa 19 kewenangan baru bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, salah satunya adalah penguatan sektor kebudayaan.

"Penguatan sektor kebudayaan menempatkan Budaya Betawi sebagai salah satu prioritas utama. Tidak hanya mewajibkan pelestarian kebudayaan Betawi, tetapi juga mendorong pelibatan lembaga adat," ucap Rano.

Menurut Rano, posisi Budaya Betawi harus diperkuat, baik dari segi kelembagaan, peran sosial, maupun sebagai elemen penting dalam membentuk karakter kota yang berbudaya, inklusif, dan berdaya saing.

"Saya berharap, sarasehan ini bisa merumuskan pembentukan Lembaga Adat Masyarakat Betawi. Mari kita putuskan dari mana kita membangun lembaga adat. Saya tunggu apa hasil sarasehan ini," tegasnya.

Penasihat Kaukus Muda Betawi Lutfi Hakim mengapresiasi dorongan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, terkait pembentukan Lembaga Adat Masyarakat Betawi sesegera mungkin.

Lutfi memastikan bahwa sarasehan yang dilaksanakan kali ini akan menghasilkan mufakat untuk membentuk Lembaga Adat Masyarakat Betawi. Kesepakatan ini nantinya akan dibawa sebagai rekomendasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Setelah itu, barulah akan disusun roadmap untuk memperkuat Budaya Betawi.

"Hasil sarasehan akan merekomendasikan pembentukan lembaga dan kami serahkan sesegera mungkin ke Gubernur dan Wakil Gubernur," tandasnya.