Anggota DPR Dukung Prabowo Bersih-bersih Pejabat Tidak Kompeten

Oleh: Ahda Bayhaqi
Selasa, 03 Juni 2025 | 07:08 WIB
DPR saat rapat (Beritanasional/Elvis)
DPR saat rapat (Beritanasional/Elvis)

BeritaNasional.com - Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto bersih-bersih kabinet dari pejabat yang tidak kompeten dan melanggar undang-undang. Langkah Prabowo ini dinilai sebagai langkah tepat untuk memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat.

"Pejabat negara harus bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kalau tidak bisa bekerja atau malah melanggar Undang-Undang, lebih baik mereka mundur sebelum diberhentikan. Jangan sampai jadi beban bagi pemerintahan dan rakyat," ujar Toha, dikutip Selasa (3/6/2025). 

Politikus PKB ini menegaskan pejabat negara harus bekerja baik, profesional dan taat Pancasila dan UUD 1945. Kepatuhan kepada konstitusi tidak dapat ditawar.

"Pejabat negara wajib bekerja dengan baik, menjaga integritas, profesional dalam bertugas, dan harus taat kepada Pancasila dan UUD 1945. Tidak boleh ada pejabat yang justru mengkhianati nilai-nilai dasar negara dan aturan hukum yang berlaku. Kalau tidak bisa, lebih baik mundur sebelum diberhentikan," ujar Toha.

DPR akan mendukung penuh upaya presiden memperbaiki tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi kepada kepentingan rakyat.

"Fraksi PKB mendukung penuh kebijakan Presiden untuk merombak jajaran pejabat yang tidak sejalan dengan visi-misi Presiden Prabowo. Kita harus fokus membangun bangsa, bukan sibuk dengan kepentingan pribadi atau kelompok," ujar Toha.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan agar seluruh pejabat pemerintahan dapat bekerja dengan baik. Dia menyarankan kepada para pejabat yang tak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur, daripada diberhentikan.

Penegasan itu disampaikan Prabowo sebagai bentuk refleksi terhadap nilai Pancasila. Agar penyelewengan dan kebocoran harus berhenti, dan kekayaan bangsa bisa dinikmati rakyat Indonesia.

“Semua penyelewengan semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan,” kata Prabowo dalam amanat saat upacara Hari Lahir Pancasila, di Gedung Kementerian Luar Negeri (Kemlu).sinpo

Editor: Dyah Ratna Meta Novia
Komentar: