Ketua DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Pelaku Kasus Gas Subsidi Oplosan

BeritaNasional.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus pengoplosan gas subsidi yang ditemukan di tiga titik di kawasan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Pemerintah tidak boleh tutup mata atas kejahatan terhadap rakyat kecil ini.

Puan menilai praktik ilegal tersebut mengancam keselamatan jutaan warga yang menggunakan gas subsidi. Selain itu, merugikan negara.

"Ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Pengoplosan gas bersubsidi adalah kejahatan terhadap rakyat kecil yang tidak boleh dianggap remeh," ujar Puan Maharani pada Kamis (12/6/2025).

"Tabung yang dimodifikasi secara ilegal bisa meledak kapan saja, dan risikonya ditanggung ibu-ibu di dapur, anak-anak, dan keluarga di rumah yang menggunakan tabung gas bersubsidi sehari-harinya. Termasuk para pedagang kecil," tegasnya.

Kasus ini dinilai Puan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat subsidi untuk rakyat kecil. Sebab, subsidi tersebut dikorupsi oknum tidak bertanggung jawab dan membahayakan.

Karena itu, Puan meminta pemerintah bertindak tegas dan tidak hanya reaktif setelah kejadian terungkap.

"Pengoplosan gas subsidi sangat mengancam keselamatan rakyat. Pemerintah tidak boleh menutup mata. Dan, penegak hukum harus tegas dalam mengusut kasus ini," ujarnya.

Politikus PDIP ini menilai akar masalah kasus pengoplosan gas bersubsidi terletak pada rapuhnya sistem pengawasan lintas sektor. 

Puan memerinci mulai dari distribusi Pertamina, pengawasan Kementerian ESDM, hingga deteksi dini oleh aparat penegak hukum di lapangan.

"Kalau bisa sampai ada anjing penjaga di gudang pengoplos, itu artinya mereka sudah merasa nyaman beroperasi. Artinya, pengawasan kita terlalu longgar, atau bahkan ada pembiaran," ujarnya.

Ia mendesak reformasi total pengawasan LPG subsidi. Termasuk pemanfaatan teknologi pelacakan dan transparansi data distribusi ke tingkat pengecer.

"Saya sering mendengar laporan dan keluhan masyarakat mereka beli gas tapi isinya tidak sesuai, dan mereka tidak tahu harus bagaimana. Mereka mau tak mau hanya menerima saja, dan ini sangat mengkhawatirkan baik dari sisi keadilan dan keselamatan buat rakyat," ujar Puan.

“Pemerintah tidak bisa diam saja saat keselamatan rakyat dipertaruhkan. Harus ada penanganan yang berkesinambungan dari persoalan ini," lanjut mantan Menko PMK tersebut.

Karena itu, Puan mendorong pembentukan satuan tugas lintas kementerian yang bisa merespons cepat dugaan penyimpangan program gas bersubsidi tersebut. Ia meminta praktik-praktik nakal pengoplosan gas bersubsidi segera diakhiri.

"Negara tidak boleh kalah dari pihak-pihak yang mengancam keselamatan warga dan mengambil hak-hak rakyat yang memang berhak mendapatkan subsidi," ujar Puan.

“Kalau tidak segera diperbaiki, praktik seperti ini akan terus menggerogoti kepercayaan rakyat terhadap kebijakan subsidi, dan yang paling dirugikan adalah rakyat kecil," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, polisi menggerebek tiga lokasi pengoplosan gas subsidi di Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, pada Selasa (10/6/2025) sore. Dari lokasi, polisi menyita ratusan tabung gas ukuran 12 dan 3 kilogram (kg). 

Sayangnya, dari tiga lokasi tersebut, tidak satu pun pelaku yang bisa ditangkap karena diduga sudah mengetahui kedatangan petugas. Sebab, para pelaku atau pengoplos gas subsidi sengaja memelihara anjing untuk menjaga gudang pengoplosan.