Kerusuhan di Kenya: 16 Tewas dan Ratusan Terluka, Amnesty Desak Autopsi Independen

BeritaNasional.com - Gelombang unjuk rasa yang kembali mengguncang Kenya menelan korban jiwa. Amnesty International Kenya mencatat sedikitnya 16 orang meninggal dunia dan lebih dari 400 lainnya mengalami luka-luka akibat bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis Kamis (26/6/2025), Amnesty mengungkapkan adanya laporan mengejutkan: beberapa petugas kepolisian diduga menyarankan keluarga korban untuk tidak melakukan autopsi dan langsung memakamkan jenazah.

Organisasi hak asasi manusia itu mendesak keluarga korban untuk mendokumentasikan bukti medis, menuntut autopsi independen, dan menolak proses pemakaman tanpa kejelasan penyebab kematian.

Protes Memperingati Satu Tahun Aksi 2024 Berujung Kekerasan

Ribuan warga Kenya kembali turun ke jalan pada Rabu (25/6/2025) untuk memperingati satu tahun demonstrasi besar-besaran menolak RUU Keuangan yang terjadi tahun lalu. Aksi yang dipusatkan di Nairobi, Kisumu, dan Mombasa itu berubah menjadi bentrokan ketika massa mendekati gedung parlemen.

Aksi pada Juni 2024 lalu sempat mengguncang negara Afrika Timur tersebut, dengan lebih dari 60 orang tewas, gedung parlemen diserbu, serta kerusakan properti yang meluas. Tembakan aparat saat itu menuai kecaman dari dalam dan luar negeri.

Ruto Ditekan, Kabinet Dibubarkan

Presiden William Ruto kembali berada dalam sorotan tajam atas cara pemerintahannya menangani aksi protes. Sebagai respons atas tekanan publik dan meningkatnya ketidakpercayaan, Ruto mengambil langkah drastis pada Juli lalu dengan membubarkan hampir seluruh anggota kabinetnya, kecuali Musalia Mudavadi yang tetap menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Utama.

Presiden Ruto menjanjikan pembentukan pemerintahan koalisi yang lebih inklusif, namun skeptisisme publik tetap tinggi. Apalagi protes yang awalnya menyoroti biaya hidup yang melonjak dan kebijakan pajak, kini berkembang menjadi tuntutan agar Ruto mundur dari jabatannya.

Ketidakpuasan terhadap kenaikan pajak dan kondisi ekonomi yang kian sulit menjadi pemicu utama ledakan sosial ini. Warga menilai pemerintah gagal memberikan solusi konkret terhadap kebutuhan dasar rakyat.