Wamensos Ungkap Sekolah Rakyat Bangun Harapan Masyarakat Miskin

BeritaNasional.com - Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengatakan Sekolah Rakyat dapat membangun harapan masyarakat miskin. Karena itu, dia menekankan pentingnya program ini dalam membangun optimisme. 

"Yang lebih penting lagi (adalah) membangun harapan, semangat baru bagi orang-orang miskin yang selama ini tidak bisa membayangkan bahwa anaknya bisa sekolah dan dia diberdayakan,” ujar Agus dalam siaran persnya pada Kamis (26/6/2025) di Amanaia Menteng, Jakarta Pusat.

Program Sekolah Rakyat, salah satu inisiatif prioritas Presiden Prabowo Subianto, dijadwalkan akan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru Juli mendatang. 

Lebih dari sekadar menyediakan akses pendidikan gratis dan berkualitas, program ini digadang-gadang sebagai secercah harapan bagi keluarga miskin untuk keluar dari jerat kemiskinan.

Mengentaskan kemiskinan ekstrem menjadi tujuan utama Sekolah Rakyat, khususnya dalam memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi dan memuliakan warga miskin. 

Program ini dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, yang masuk dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Sekolah Rakyat itu dimaksudkan oleh Pak Presiden, dalam rangka memotong transmisi kemiskinan dan memuliakan orang-orang miskin,” jelas Agus Jabo.

Selain pendidikan gratis, pemerintah juga akan memberdayakan orang tua siswa Sekolah Rakyat melalui program lintas kementerian serta memperbaiki rumah mereka yang tidak layak huni. 

Langkah ini diambil mengingat data Kemensos menunjukkan mayoritas orang tua siswa Sekolah Rakyat berpenghasilan Rp1 juta–Rp2 juta per bulan dan bekerja di sektor informal.

Agus Jabo menuturkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan. Presiden menargetkan kemiskinan ekstrem turun hingga nol persen pada 2026, dan angka kemiskinan nasional di bawah lima persen pada 2029. 

Untuk itu, intervensi sosial harus berbasis data yang solid dan terverifikasi, yakni DTSEN.

Pentingnya pangkalan data ini membuat Kemensos mengerahkan sekitar 34 ribu pendamping PKH untuk melakukan ground checking kepada keluarga penerima manfaat. 

Langkah ini bertujuan memperkuat akurasi data DTSEN, yang menggantikan sistem data sebelumnya yang terfragmentasi di banyak kementerian.

“Kemensos sudah melakukan ground check (melalui) pendamping PKH sekitar 34 ribu, (yang langsung) ke keluarga penerima manfaat,” terangnya.

Data Susenas 2021 menunjukkan 76 persen keluarga mengakui alasan ekonomi sebagai penyebab anak putus sekolah. Sementara data BPS 2024 menyebut 74,51 persen kepala rumah tangga miskin ekstrem hanya berpendidikan SD ke bawah. Lebih lanjut, Indonesian Family Life Survey mencatat 64,46 persen anak dari keluarga miskin akan tetap berada dalam kategori miskin di masa depan.

“Kalau orangtuanya tukang becak, anaknya tidak harus ikut jadi tukang becak. Pak Prabowo mengatakan kita harus melakukan pergerakan untuk memotong transmisi kemiskinan dan memuliakan orang-orang miskin dengan Sekolah Rakyat,” tegas Agus Jabo.

Tahap Awal dan Target Jangka Panjang

Pada tahap awal, sebanyak 100 Sekolah Rakyat dijadwalkan mulai beroperasi bulan depan, menampung 9.755 siswa, dengan 1.554 guru dan 3.390 tenaga pendidik. 

Sekolah berkonsep asrama (boarding school) ini menyediakan pendidikan setingkat SD, SMP, dan SMA lengkap dengan ruang belajar, asrama, fasilitas olahraga, dan tempat ibadah. Standar lahan minimum per sekolah adalah 8,5 hektare.

“Rencananya pada 14 Juli siswanya sudah masuk, gurunya juga sudah tersedia kepala sekolah, tenaga pendidikan. Termasuk fasilitas-fasilitas pendidikan harus sudah siap,” ucapnya.

Kurikulum disusun dalam tiga tahap: program persiapan (fisik, mental, akademik) berbasis talent mapping, program akademik (intrakulikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler), serta penguatan karakter, spiritualitas, nasionalisme, dan bahasa.

Selain tahap awal 100 titik, pemerintah juga tengah menyiapkan tambahan Sekolah Rakyat dengan memanfaatkan 122 Balai Latihan Kerja (BLK) Kementerian Tenaga Kerja dan 45 gedung milik pemerintah daerah.

“Juli ini kita sudah aman 100 (Sekolah Rakyat) dan sekarang sedang kita persiapkan membangun 100 (Sekolah Rakyat). Pak Presiden minta minimal 20.000 siswa khusus untuk orang-orang miskin dan miskin ekstrem,” kata Agus Jabo.

Ke depan, pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat di 514 kabupaten/kota untuk menjangkau hingga 500 ribu anak dari keluarga miskin secara nasional.