SAHI Minta Kongres Umat Islam Jadikan Pemberantasan Korupsi Agenda Utama

BeritaNasional.com - Silaturahim Haji dan Umrah Indonesia (SAHI) mendesak Kongres Umat Islam Indonesia yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 24-26 Juli 2026 di Jakarta menjadikan pemberantasan korupsi sebagai agenda utama.

SAHI juga meminta kongres menghasilkan sikap bersama untuk mendorong Presiden Republik Indonesia mengambil langkah yang lebih berani, tegas, dan progresif dalam memberantas korupsi.

Dalam pernyataannya, SAHI menilai korupsi tidak lagi sekadar persoalan pelanggaran hukum, melainkan telah menjadi penyakit sosial yang merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara serta bertentangan dengan nilai-nilai keimanan dan keadilan.

Menurut SAHI, korupsi merupakan bentuk pengingkaran terhadap amanah yang diemban setiap pemangku jabatan sekaligus merampas hak-hak dasar masyarakat, mulai dari akses kesehatan, pendidikan, hingga kesejahteraan umum. Organisasi tersebut juga menilai kerugian negara akibat korupsi terus terjadi, sementara tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penanganan perkara korupsi belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.

SAHI juga menyoroti dampak korupsi yang dinilai telah merusak ekosistem negara, baik dari sisi lingkungan maupun tata kelola pemerintahan dan sosial-ekonomi. Praktik suap dan kolusi disebut mengintervensi penegakan hukum sehingga melemahkan fungsi kontrol negara dan memicu kerusakan sistemik dalam kehidupan berbangsa.

Atas dasar itu, SAHI mendorong Kongres Umat Islam Indonesia tidak hanya menghasilkan rumusan pemikiran, tetapi juga menyampaikan seruan kepada Presiden untuk memperkuat independensi lembaga penegak hukum dari campur tangan politik maupun kepentingan kelompok tertentu.

Selain itu, SAHI meminta pemerintah menyempurnakan aturan hukum agar tidak membuka celah pelemahan penindakan korupsi, menerapkan sanksi yang memberikan efek jera, serta menjamin prinsip kesetaraan di hadapan hukum tanpa membedakan kedudukan, kekayaan, maupun jabatan seseorang.

Ketua Umum DPP SAHI, Abdul Khaliq Ahmad, menegaskan bahwa umat Islam memiliki peran strategis dalam membangun gerakan pengawasan sosial, mendorong transparansi di seluruh tingkatan pemerintahan, serta menumbuhkan kesadaran bahwa menjaga negara dari kerusakan merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan.

“Kita berharap Kongres ini menjadi titik balik lahirnya kekuatan persatuan umat yang bersuara lantang. Pemerintah harus hadir melindungi kepentingan seluruh rakyat, bukan melindungi kepentingan segelintir orang yang merugikan banyak orang. Kami siap bergerak bersama seluruh elemen masyarakat untuk mengawal seruan ini sampai terwujud perubahan nyata," ujarnya.

SAHI menyatakan langkah tersebut sekaligus menegaskan komitmennya yang tidak hanya bergerak di bidang pelayanan ibadah haji dan umrah, tetapi juga berperan dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, adil, dan makmur bagi seluruh masyarakat Indonesia.