SAHI Tetapkan Kepengurusan Baru 2025-2030, Siap Jadi Mitra Strategis Pemerintah

BeritaNasional.com - Dewan Pimpinan Pusat Silaturahim Haji dan Umrah (SAHI) menggelar Rapat Pleno untuk menetapkan kepengurusan baru periode 2025-2030 di Hotel Luxury Inn Arion, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (10/5/2026) lalu

Rapat tersebut dihadiri seluruh jajaran pengurus DPP SAHI dan membahas penguatan tata kelola penyelenggaraan haji dan umrah.

Dalam rapat tersebut, SAHI menetapkan susunan kepengurusan baru periode 2025-2030. Dewan Penasihat dipimpin Prof. Dr. H. Masykuri Abdillah, MA, Dewan Pembina diketuai Dr. Hj. Siti Ma’rifah, SH., MH., serta Dewan Pakar dipimpin Prof. Dr. Achmad Husen, M.Pd.

Sementara itu, jajaran Dewan Pengurus Harian terdiri atas Ketua Umum Drs. H. Abdul Khaliq Ahmad, M.Si, Sekretaris Jenderal Drs. H. Sudarto, SM, M.M., dan Bendahara Umum Hj. Rusti Yanti, SE. Struktur kepengurusan juga diperkuat dengan empat Wakil Ketua Umum, 17 Ketua Bidang, tiga Wakil Sekretaris Jenderal, dan tiga Wakil Bendahara Umum.

Selain menetapkan kepengurusan baru, rapat pleno juga menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis, salah satunya terkait peran SAHI sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Ketua Umum SAHI Abdul Khaliq Ahmad menegaskan pihaknya siap berperan aktif memberikan masukan dan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah demi meningkatkan kualitas layanan haji dan umrah.

“Kami siap menjadi mitra strategis Pemerintah untuk meningkatkan tata kelola penyelenggaraan Haji dan Umrah, dan berkomitmen menjadi jembatan antara Pemerintah dan penyelenggara haji dan umroh. Fokus kami 5 tahun ke depan adalah memastikan setiap Jemaah mendapat haknya: berangkat dengan tenang, ibadah dengan khusyuk, pulang dengan selamat serta menjaga kemabruran haji,” ujar Abdul Khaliq Ahmad dalam keterangannya, Senin (11/5/2036).

SAHI juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan para penyelenggara haji dan umrah untuk menciptakan ekosistem yang sehat, transparan, dan berkeadilan bagi jamaah.

Di sisi lain, rapat pleno turut menyepakati penguatan sistem digitalisasi dan transparansi administrasi dalam kepengurusan SAHI periode 2025-2030. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan literasi serta kesiapan calon jamaah haji dan umrah dalam memperoleh informasi terkait penyelenggaraan ibadah.

Sementara, Sekretaris Jenderal SAHI Sudarto mengatakan pihaknya akan membuka ruang diskusi yang luas dengan seluruh anggota dan pemangku kepentingan guna menyerap aspirasi dari lapangan.

“Kami akan membuka ruang diskusi seluas-luasnya dengan seluruh anggota dan stakeholder. Masukan dari lapangan akan kami olah menjadi rekomendasi kebijakan yang konstruktif untuk Pemerintah. Intinya, jangan ada Jemaah yang dirugikan karena lemahnya koordinasi,” kata Sudarto.