Fadli Zon Sebut Hari Kebudayaan Nasional Bertepatan dengan Lahirnya Bhinneka Tunggal Ika

Oleh: Ahda Bayhaqi
Kamis, 17 Juli 2025 | 18:34 WIB
Menbud Fadli Zon saat diwawancarai di Gedung DPR. (BeritaNasional/Ahda Bayhaqi)
Menbud Fadli Zon saat diwawancarai di Gedung DPR. (BeritaNasional/Ahda Bayhaqi)

BeritaNasional.com - Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkap alasan penetapan 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional. Tanggal 17 Oktober bertepatan dengan lahirnya Bhinneka Tunggal Ika.

"Tanggal 17 Oktober itu bertepatan dengan lahirnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu sudah menjadi satu dari empat pilar kita kan, yaitu Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan Bhinneka Tunggal Ika itu dianggap merupakan puncak dari kebudayaan Indonesia," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/7/2025).

Keberagaman dari kebudayaan Indonesia terangkum dalam Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu, hari kelahirannya dinilai sangat cocok dijadikan Hari Kebudayaan Nasional.

Fadli menjelaskan, awalnya penetapan Hari Kebudayaan Nasional itu banyak masukan dari masyarakat, seniman, budayawan, dan tokoh pegiat budaya. Awalnya, ada yang mengusulkan tanggal 20 Oktober karena bertepatan dengan diumumkan Kementerian Kebudayaan.

"Ada pas hari lahirnya Ki Hajar Dewantara, ada macam-macam gitu ya. Tetapi, memang di antara aspirasi yang ada, termasuk yang cukup serius itu dari kalangan seniman budayawan di Jogja yang kemudian dikembangkan menjadi tim Garuda 9 plus gitu ya. Mereka juga ada maestro ketoprak, maestro tradisi, dan lain-lain. Termasuk dosen, kalangan akademisi. Mereka melakukan kajian yang cukup mendalam. Kalau tidak salah sampai 79 halaman. Bahwa yang paling tepat itu adalah 17 Oktober," jelas Fadli.

Fadli membantah bahwa sengaja dipilih tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional karena bertepatan dengan hari lahir Presiden Prabowo Subianto.

"Kebetulan aja, sama hari lahir saya kan hari lahir Pancasila. Ya, tanggal 1 Juni. Nggak ada hubungannya," ujar politikus Gerindra ini.

Sementara itu, penetapan Hari Kebudayaan Nasional juga tidak perlu dikonsultasikan dengan DPR.

"Dan, DPR itu melakukan supervisi kalau ada yang keliru. Nah, di situlah diawasi. Kalau nggak ada yang keliru, kecuali ada hal-hal yang luar biasa keberatan, tapi kan ada alasan yang kuat," kata Fadli.sinpo

Editor: Tarmizi Hamdi
Komentar: