Kebijakan Bersejarah Arab Saudi, Indonesia Siap Miliki Tanah di Mekkah

BeritaNasional.com -  Presiden Prabowo Subianto menerima laporan penting dari Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM, Rosan Roeslani, dalam pertemuan bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (30/7/2025).

Salah satu poin utama yang dibahas adalah kelanjutan upaya strategis Indonesia untuk bisa memiliki lahan di Mekkah, Arab Saudi sebuah langkah bersejarah mengingat perubahan hukum yang baru pertama kali dilakukan di negara tersebut.

Rosan menjelaskan bahwa laporan ini merupakan kelanjutan dari hasil pertemuan Presiden Prabowo dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS).

“Sebenarnya lebih updating saja ke Bapak Presiden mengenai beberapa inisiatif yang kita lakukan, termasuk yang saya laporkan adalah proses untuk pembelian tanah di Mekkah. Karena itu akan melalui proses yang sudah dimulai oleh Royal Commission of Mekkah,” ujar Rosan kepada awak media usai pertemuan.

Rosan menyebut bahwa Arab Saudi kini mengizinkan kepemilikan lahan oleh pihak asing di Mekkah dengan status hak milik penuh (freehold).

“Undang-undang dari Arab Saudi ini diubah untuk kepemilikan, boleh dimiliki oleh pihak asing di Mekkah. Jadi ini adalah tanahnya itu freehold, hak milik. Untuk pertama kali ini diubah,” jelasnya.

Aturan baru tersebut akan mulai diberlakukan pada Januari 2026. Saat ini, sudah ada delapan bidang tanah yang ditawarkan kepada Indonesia, dengan lokasi yang cukup dekat dari Masjidil Haram mulai dari satu hingga dua kilometer.

“Ada yang jaraknya dari 1 kilo, ada yang 2 kilo, ada yang nempel. Nah kita akan mengikuti prosesnya," ungkap Rosan.

Tak hanya soal kepemilikan, Arab Saudi juga meminta Indonesia menyiapkan desain bangunan dan konsep infrastruktur yang akan diajukan pada Oktober mendatang. Rosan menegaskan, tidak ada syarat tambahan ataupun bentuk kerja sama barter dalam kesepakatan ini.

“Ini karena memang waktu itu permintaan langsung dari Bapak Presiden ke Crown Prince MBS dan disetujui, sehingga proses ini sudah berjalan dan ini menjadi satu bukti nyata juga bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, insyaallah bisa terlaksana,” tegasnya.

Rosan juga mengonfirmasi bahwa proyek akan dijalankan oleh perusahaan Danantara. Terkait harga dan ukuran lahan, ia menyebut setiap plot memiliki karakteristik masing-masing, tergantung pada lokasi dan luasnya.

“Tiap daerah beda-beda, kisarannya itu juga berbeda-beda, ini kan luasnya ada yang dari 25 hektare sampai di atas 80 hektare. Kalau makin besar mungkin agak jaraknya tidak sedekat yang misalnya hanya 15 hektare,” jelas Rosan.

Untuk lahan yang masih dihuni penduduk, proses pembebasan dan relokasi akan ditangani langsung oleh pemerintah Arab Saudi. Rosan pun berharap proyek ini bisa segera terealisasi demi mendukung kenyamanan jamaah haji dan umrah Indonesia ke depan.

“Ini adalah proyek yang sangat mulia, yang diinisiasi oleh Bapak Presiden dan insyaallah proses ini akan bisa berjalan dengan baik. Mohon doa restunya karena ini adalah suatu hal yang menurut kami sangat luar biasa dan memberikan benar-benar asas manfaat yang besar kepada haji, umroh kita ke depan,” ujarnya.