DPR Minta Pemerintah Hadapi Tren Bendera One Piece dengan Pendekatan Humanis

BeritaNasional.com - Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira menilai pengibaran bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece merupakan bentuk ekspresi dan kebebasan sipil yang dijamin konstitusi. Menurutnya pengibaran bendera One Piece oleh sejumlah masyarakat harus menjadi bagian dari introspeksi pemerintah.

"Ini menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), sebagai bentuk kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan kegelisahan masyarakat," ujar Andreas, Selasa (5/8/2025).'

Andreas tidak sepakat bila pengibaran bendera One Piece jelang HUT RI disebut sebagai tindakan makar. Menurutnya terlalu berlebihan disimpulkan karena hanya bentuk ekspresi masyarakat terhadap kondisi sosial politik saat ini.

"Terlalu berlebih-lebihan kalau menganggap bendera One Piece sebagai tindakan makar," ujar Andreas.

Politikus PDIP ini menilai, seharusnya masyarakat yang menyampaikan protes tersebut ditanggapi dengan pendekatan humanis dan persuasi yang manusiawi.

Andreas tidak sepakat pengibaran bendera tersebut dianggap provokasi atau makar, apalagi sampai ditanggapi dengan represi.

"Karena tidak ada bentuk pelanggaran hukum, tidak pula menghina simbol negara. Mereka hanya berekspresi dengan cara-nya, yang hari ini zaman pun sudah makin terbuka dan maju," ujarnya.

Meski begitu, Andreas juga meminta masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih selama bulan kemerdekaan tanpa embel-embel bendera lain.

"Untuk menghormati peringatan proklamasi, yang kita utamakan adalah Merah Putih," pungkas Andreas.