PKB Nilai PDIP Sebagai Partai di Luar Pemerintah Meski Bukan Oposisi

Oleh: Ahda Bayhaqi
Rabu, 06 Agustus 2025 | 07:44 WIB
Ketua DPP PKB Syaiful Huda mengomentari wacana revisi UU MD3. (BeritaNasional/Ahda)
Ketua DPP PKB Syaiful Huda mengomentari wacana revisi UU MD3. (BeritaNasional/Ahda)

BeritaNasional.com - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda menilai Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pasti sudah memiliki perhitungan matang memutuskan membawa partainya sebagai penyeimbang. PKB menghargai sikap PDIP tersebut sebagai sebuah kedaulatan partai untuk menentukan sikap politiknya.

"Apa yang disampaikan oleh Ibu Mega sebagai politisi senior, saya kira sudah dilakukan pencermatan, dilakukan penilaian yang sudah cukup mendalam, termasuk lontaran boleh memposisikan PDIP sebagai partai penyeimbang, jadi bukan partai oposisi bukan juga sebagai partai pemerintah," ujar Huda kepada wartawan, dikutip Rabu (6/8/2025).

Namun, dalam cara pandang PKB, partai yang tidak menjadi bagian pemerintahan berarti memposisikan dirinya sebagai partai di luar pemerintah.

"Walaupun dalam cara pandang PKB memang pilihannya sebenarnya kalau tidak menjadi bagian dari partai pemerintah, berarti menjadi partai di luar pemerintahan," ujar Huda.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan posisi PDIP sebagai partai penyeimbang. Sikap politik PDIP itu disampaikan dalam pidato penutupan Kongres VI di Nusa Dua, Bali, Sabtu (2/8/2025).

Megawati mengatakan, PDIP tidak memposisikan sebagai partai oposisi pemerintah. PDIP juga tidak membangun koalisi dengan pemerintah.

"PDI Perjuangan tidak memposisikan sebagai oposisi. Dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan," ujarnya.

"Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang," tegas Presiden kelima RI ini.

Meski begitu, Megawati mengatakan, PDIP siap mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat.

"Demi menjaga arah pembangunan nasional, tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak. Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat," ujarnya.sinpo

Editor: Harits Tryan
Komentar: