Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, PDIP Dorong Percepatan Program Kerakyatan
BeritaNasional.com - Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto melihat upaya Presiden Prabowo yang terus melakukan konsolidasi jajaran menteri kabinet. Untuk itu, ia berharap Prabowo bisa mempercepat program-program untuk rakyat.
"Kami melihat Presiden Prabowo terus melakukan langkah-langkah konsolidasi. Konsolidasi jajaran kabinetnya agar seluruh harapan khususnya dalam aspek rill akan tumbuh menciptakan lapangan pekerjaan, kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan," ujar Hasto, dikutip Kamis (23/10/2025).
"Dalam periode kedua ini kita tentu setelah konsolidasi upaya-upaya program kerakyatan dipercepat. Itu harapan dari kami," sambungnya.
Sebagai partai penyeimbang, kata dia, PDIP turut memberikan masukan terhadap program pro rakyat pemerintahan Prabowo. Melalui fraksi di parlemen, PDIP memberi masukan komprehensif, kritik dalam evaluasi pelaksanaan program yang perlu ditingkatkan.
PDIP juga menyoroti sejumlah program yang berhubungan dengan pangan, pemenuhan gizi sampai masalah stunting perlu ditingkatkan ke depannya. PDIP mendorong pemerintah melibatkan aktif partisipasi masyarakat.
"Karena di dalam desain suatu kebijakan pertama harus melihat bagaimana harapan rakyat entah kebutuhan pangan, kebutuhan untuk mengatasi stunting, kebutuhan akan gizi bagi anak-anak sekolah, dan secara sistem itu melibatkan partisipasi masyarakat misalnya," ujar Hasto.
Selain itu, terkait masalah perekonomian, Hasto melihat ada harapan agar terbuka pekerjaan layak untuk rakyat.
"Kemudian yang kedua di dalam kehidupan perekonomian. Betapa harapan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak itu juga sangat diperlukan oleh rakyat," tandas Hasto. 
TEKNOLOGI | 1 hari yang lalu
EKBIS | 1 hari yang lalu
EKBIS | 1 hari yang lalu
POLITIK | 1 hari yang lalu
TEKNOLOGI | 2 hari yang lalu
TEKNOLOGI | 1 hari yang lalu
TEKNOLOGI | 1 hari yang lalu
EKBIS | 1 hari yang lalu
POLITIK | 1 hari yang lalu
POLITIK | 1 hari yang lalu







