Program Perumahan Subsidi Siap Diluncurkan Setelah Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo

BeritaNasional.com -  Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, program perumahan subsidi akan diluncurkan pada September mendatang.

Program perumahan baru bisa dieksekusi setelah APBN 2026 sudah mulai mengakomodir seluruh program Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi memang kita baru bisa mengakomodir seluruh kebijakan utuh dari presiden itu. Dalam pidato nota keuangan yang nanti kita akan saksikan bersama tanggal 15 Agustus ya," terangnya.

Fahri yang menghadiri diskusi Rumah untuk Semua: Strategi Pemerintah Mempercepat Akses Hunian Layak di Jakarta ini juga menyampaikan, royek renovasi 2 juta rumah  telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan.

Selain itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman akan mencari skema untuk target 1 juta hunian rumah vertikal.

"Kemudian seluruh proyek kita renovasi 2 juta rumah Kita sudah mendapatkan setujuan dari Kementerian Keuangan Lalu kita lagi mencari skema untuk 1 juta rumah vertikal," ujarnya.

Fahri menyebut telah membahasnya dengan Menteri BUMN Erick Thohir tentang skema rumah vertikal yang akan dibantu oleh pengembang dan kontraktor.

"Yang kemarin kami bicarakan dengan Menteri BUMN supaya ada lembaga off-taker Supaya berapapun yang diproduksi oleh pengembang dan kontraktor konstruksi Harus diabsorb karena kita punya backlog 15 juta katanya Kalau backlognya 15 juta dan kita memproduksi 1 juta terutama rumah vertikal ya. Tidak terkecuali juga rumah landed harus ada yang mengabsorb," jelasnya.

Politikus Partai Gelora ini mengatakan hal tersebut agar mencegah isu pemasaran. Sehingga tinggal masalah antrian untuk diberikan kepada masyarakat secara langsung. 

"Supaya gak usah ada isu pemasaran yang ada adalah isu antrian saja dan itu memerlukan penguatan database. Inilah implementasi dari Inpres nomor 4 tahun 2025 Presiden tentang data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN Itu yang sedang kita solidkan supaya nanti pipa antriannya itu menjadi jelas, siapa mendapatkan prioritas itu berdasarkan kategorisasi antrian yang dibuat oleh sistem bukan oleh like and dislike, oleh pejabat, oleh orang-orang yang karena keluarga," tegasnya.