Fraksi Golkar MPR Soroti Ketimpangan Anggaran Pendidikan, Usulkan Alokasi Perubahan

BeritaNasional.com - Fraksi MPR Partai Golkar mengusulkan agar pemerintah merubah alokasi anggaran pendidikan. Karena alokasi saat ini dirasa tidaklah ideal untuk menjawab masalah pendidikan di İndonesia.

Demikian disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng saat pidato agenda Sarasehan Nasional dengan tema ‘Merumuskan Kembali Anggaran Pendidikan Guna Mewujudkan Amanat Konstitusi Menuju İndonesia Emas 2045’.

“Pendidikan adalah jantung dari peradaban sebuah bangsa. Sejarah telah membuktikan bahwa tidak ada bangsa yang maju tanpa meletakkan pendidikan di jantung kebijakan nasional,” ucap Mekeng di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (8/8/2025).

Padahal, lanjut Mekeng, dalam dalam konstitusi negara sudah jelas jika negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun apa yang telah diatur, khususnya alokasi 20% APBN dan APBD belum berjalan dengan maksimal.

Seperti contoh anggaran pendidikan tahun 2025 total dialokasikan sebanyak Rp297,2 triliun. Namun untuk pendidikan formal dalam konteks pendidikan dasar, menengah dan tinggi tidaklah sesuai dibandingkan pendidikan kedinasan.

Karena, hanya dialokasikan Rp91,4 triliun untuk 64 juta siswa, dengan pembagian alokasi ke Kemendikdasmen sebesar Rp33,5 triliun dan Kemendikti Saintek Rp57,7 triliun. Sementara anggaran kedinasan Rp104,5 T untuk 13 ribu pelajar.

Kemudian untuk sisanya untuk program strategis, PIP Riset, infrastruktur sekolah, dan lain-lain dialokasikan Rp101,5 triliun. Lalu, sisanya digunakan untuk biaya transfer terkait dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

“Itu tidak masuk dalam ranah pendidikan. Jadi ini semua, kita tidak bisa bermimpi untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Dalam keadaan itu, saya tidak yakin,” ucapnya.

Sementara untuk anggaran kedinasan, Mekeng mengusulkan tidak memakai alokasi pendidikan. Hal itu telah sesuai dengan aturan yang berlaku, salah satunya Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2022 Pasal 80.

“Jadi lengkap semuanya, sebetulnya pendidikan kita ini, sebetulnya tidak carut-marut,” ucapnya.

Namun alokasi anggaran yang timpang ini, dampaknya, dalam Human Development Index (HDI) menempatkan İndonesia dengan skor 0.728, berada di bawah Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, sampai Vietnam.

“Jadi kalau kita tidak mengambil langkah, tidak kita publikasikan, ya kita akan melihat potret pendidikan kita semakin hari-hari menurun. Padahal sebetulnya tidak. Karena 20% itu di dalam kita punya konstitusi, itu dari APBN dan APBD,” tuturnya.

Oleh sebab itu, Mekeng mengaku kalau usulan dari sarasehan ini nantinya akan diserahkan kepada pemerintah. Agar menjadi bahan evaluasi untuk perubahan alokasi anggaran dana pendidikan ke depannya.

“Jadi, saya rasa ini yang menurut saya penting, agar suara kita ini didengar oleh pemerintah. Pemerintah sekarang sedang mengusung nota keuangan, RAPBN-nya. Harusnya ini harus digelorakan,” jelasnya.

“Bahwa anggaran pendidikan itu harus ditingkatkan, kalau kita ingin mencapai Indonesia emas. Saya bersyukur pada rapat kerja dengan Menteri Keuangan terakhir, salah satu program kerja dari Pak Prabowo adalah tentang Pendidikan,” sambung dia.