Di Sidang Tahunan MPR 2025, Anggota Komisi II Apresiasi Kinerja dan Program Strategis Nasional Prabowo

BeritaNasional.com - Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, anggota Komisi II DPR RI sekaligus politikus NasDem Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan pandangannya terkait kinerja pemerintah.

Menurutnya, sidang tahunan kali ini menjadi momentum penting, terlebih dengan akan berakhirnya masa jabatan DPR 2019-2024 dan peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia.

"Sidang tahunan ini menjadi sangat penting karena ini menjelang satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto, menjelang satu tahun juga masa jabatan kami di DPR 2024-2029," ungkap Rifqinizamy saat diwawancarai di Gedung Parlemen pada Jumat (15/8/2025). 

"Dan, yang paling penting tahun ini kita merayakan 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Saya kira usia 80 tahun bukan usia yang muda lagi, saatnya menjadi salah satu negara pemain utama di dunia, dan ini sudah dilakukan cukup baik oleh presiden Prabowo serta para menteri," lanjutnya.

Fokus Program Pemerintah pada Kebutuhan Dasar Rakyat

Rifqinizamy menilai bahwa perbedaan utama dalam kinerja Presiden Prabowo adalah fokus pada program-program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

"Yang menjadi membedakan dari kinerja presiden ini adalah presiden lebih fokus ke program-program strategis nasional kemudian dihajatkan langsung kepada kebutuhan dasar rakyat," jelasnya.

Ia mencontohkan dua program utama, yaitu makan bergizi gratis untuk meningkatkan kesehatan dan sekolah rakyat untuk memenuhi hak pendidikan. Selain itu, Rifqinizamy juga menekankan pentingnya pembangunan ekonomi di tingkat desa.

"Pertumbuhan di tempat kita berapa tahun terakhir terus naik, rasio pertumbuhannya tinggi, tetapi baru dinikmati oleh segelintir kelompok elite ekonomi," katanya. "Nah itu keberadaan koperasi merah putih kami harapkan dari dpr ini bisa menghadirkan pemerataan ekonomi di desa-desa," paparnya.

Mengenai program yang belum memenuhi target, Rifqinizamy menilai 10 bulan pertama masa jabatan adalah fase awal untuk memulai inisiasi. 

Ia kembali mencontohkan Koperasi Merah Putih yang masih dalam tahap kelembagaan dan belum beroperasi penuh.

"Ya 10 bulan itu kan masa awal untuk memulai berbagai program yang sebelumnya memang belum di inisiasi," ujar Rifqinizamy. "Koperasi merah putih misalnya, ini baru pada level kelembagaan, belum pada level operasionalisasi," katanya.

Oleh karena itu, Rifqinizamy memastikan bahwa DPR akan terus memberikan dukungan penuh sambil melakukan pengawalan ketat. "Kami juga akan terus melakukan pengawalan agar tujuan dari keberadaan koperasi merah putih sebagai program strategis nasional itu bisa berjalan menghadirkan stimulan ekonomi di Indonesia," tandasnya.