Mensesneg Tegaskan Prabowo Tak Pandang Bulu Sikat Aparat yang Bekingi Tambang Ilegal

BeritaNasional.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan Presiden Prabowo Subianto tak akan pandang bulu menindak oknum-oknum, termasuk jenderal, yang membekingi tambang ilegal. Meski begitu, dia mengatakan presiden tak bermaksud menunding pihak tertentu.

Komitmen itu disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraannya saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI/DPR RI/DPD RI Tahun 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

"Ini kan pesan ya bahwa ketika ditertibkan kita tidak pandang bulu," kata Prasetyo usai sesi pertama Sidang Tahunan.

"Siapa pun yang memiliki ataupun kemudian misalnya diistilahkan selama ini, misalnya jadi yang melindungi atau memperlancar semua kegiatan-kegiatan itu," imbuhnya.

Menurut dia, hal itu merupakan pesan tegas dari Prabowo terhadap oknum-oknum tambang ilegal sekaligus meminta dukungan dari parlemen.

"Yang paling penting quote-nya salah satu disampaikan Ibu Puan, ketua DPR kita ini harus kerja sama dan harus move on, kurangi baperan," kata Prasetyo.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menertibkan praktik pertambangan ilegal di Indonesia. Ia mengungkapkan data mengejutkan terkait kerugian negara akibat aktivitas terlarang ini.

Hal tersebut dikatakan Prabowo saat pidato perdana Sidang Tahunan MPR 2025 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Prabowo menyatakan bahwa pemerintahannya akan mengambil langkah tegas terhadap tambang yang beroperasi tanpa izin.

Menurut laporan yang ia terima dari aparat, ada ribuan tambang ilegal yang beroperasi dan merugikan negara.

“Setelah ini, kita akan tertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan,” kata Prabowo dalam pidatonya.

Ia mengungkapkan ada sekitar 1.063 tambang ilegal yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun.

“Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal. Dan, potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal Rp 300 triliun,” katanya.

Untuk menghadapi tantangan besar ini, Prabowo meminta dukungan penuh dari seluruh pihak, termasuk MPR dan partai politik. Ia menyatakan bahwa tindakan ini dilakukan atas nama rakyat.

“Saya minta dukungan seluruh MPR, saya minta dukungan seluruh partai politik, untuk mendukung ini demi rakyat kita,” tuturnya.

Ia juga memberikan peringatan keras kepada siapa pun yang terlibat tanpa memandang pangkat atau jabatan. 

“Saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari mana pun apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi, atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat,” tuturnya