Audiensi dengan DPR, KPA Minta Aparat Tak Berhadapan dengan Petani dalam Konflik Agraria

BeritaNasional.com - Aparat diminta tidak terjun langsung dalam menangani konflik agraria. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika saat audiensi dengan pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).

Dewi meminta agar menteri yang turun langsung ke lapangan menangani konflik agraria.

"Kalau bisa, pak pimpinan DPR, kalau ada konflik agraria itu atau ada masyarakat mempertahankan tanahnya itu, yang diturunkan jangan Polisi dan TNI. Yang diturunkan itu adalah para menteri, perwakilan dari kementerian dan lembaga," ujar Dewi.

Menurut Dewi, aparat jangan diturunkan agar tidak langsung berhadapan dengan petani. Karena bakal bersinggungan langsung.

"Jadi petani, nelayan, perempuan di pedesaan itu tidak lagi dengan polisi dan TNI. Pendekatannya jangan legalistik," kata Dewi.

Lebih lanjut, ia memaparkan dalam 10 tahun kerap terjadi kekerasan terhadap petani terkait konflik agraria. Banyak yang ditangkap padahal sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi bahwa petani boleh berserikat.

"Sudah ada UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, ada banyak kebijakan berpihak tapi tidak dijalankan. Di atas kertas bagus tapi implementasinya tidak ada," katanya.

Dalam data Komnas HAM dan Ombudsman, pengaduan tertinggi adalah kasus-kasus pertanahan, yang berkaitan dengan agraria, kehutanan, pertanian dan perkebunan. Pengaduan sudah dilakukan tetap tidak diselesaikan dengan baik.

"Ada banyak kanal-kanal pengadu, di Kementerian Agraria, Kementerian Kehutanan, bahkan mungkin di DPR. tapi hanya untuk tempat mengadu, tidak ada kanal penyelesaian," ujar Dewi.