Gubernur Maluku Utara Sambangi KPK Bahas Peningkatan Skor MCP

BeritaNasional.com - Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (22/10/2025) sekitar pukul 09.57 WIB.
Kedatangannya bertujuan melakukan konsultasi terkait peningkatan skor Monitoring Center for Prevention (MCP) Pemprov Maluku Utara yang masih berada di kategori merah.
“Ya, tujuan kedatangan saya berkonsultasi bagaimana meningkatkan skor MCP, karena saat ini masih merah," ujar Sherly di Gedung Merah Putih pada Rabu (22/10/2025).
"Tadi, sudah berkonsultasi dengan Pak Direktur Wilayah V, dievaluasi setiap indikator dan dibuat action plan untuk meningkatkannya,” imbuhnya.
Menurut Sherly, salah satu aspek yang menjadi pembahasan utama adalah rendahnya skor aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).
Ia mengakui masih banyak dokumen yang belum diunggah oleh inspektorat daerah ke dalam sistem MCP.
“Jadi, salah satunya itu skor APIP masih rendah. Ada dokumen-dokumen dari inspektorat yang belum di-upload," katanya.
Kemudian, Sherly mengatakan monitoring pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dukcapil, dan perizinan juga belum lengkap.
"Dari total 660 dokumen, masih ada sekitar 300-an yang belum di-upload,” jelasnya.
Sherly menambahkan, pihaknya tengah berupaya menuntaskan kekurangan dokumen tersebut sebelum tenggat waktu 30 November 2025.
“Tadi kami berdiskusi untuk mencari tahu kendalanya di mana supaya semuanya bisa di-upload on time,” ujarnya.
Terkait isu yang beredar soal kepemilikan saham dirinya di salah satu perusahaan tambang, Sherly menegaskan kunjungannya murni dalam rangka koordinasi administrasi MCP.
“Ini lebih ke administrasi, administrasi untuk skor Monitoring, Controlling, Surveillance, dan Prevention (MCSP). Kita komunikasi urusan KPK aja,” katanya.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya pertemuan tersebut. Ia menyebutkan KPK melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V melakukan rapat koordinasi dengan Pemprov Maluku Utara dalam rangka pendampingan peningkatan tata kelola pemerintahan.
“Hari ini, KPK melakukan rapat koordinasi dengan Pemprov Maluku Utara. Melalui tugas koordinasi dan supervisi, KPK terus melakukan pendampingan dan pengawasan kepada seluruh pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi,” ujar Budi.
Budi menambahkan, selain memantau delapan fokus area MCP, KPK menyoroti sektor strategis serta perencanaan dan penganggaran pada program-program unggulan dan prioritas di pemerintah daerah.
HUKUM | 2 hari yang lalu
HUKUM | 1 hari yang lalu
HUKUM | 2 hari yang lalu
HUKUM | 1 hari yang lalu
HUKUM | 2 hari yang lalu
OLAHRAGA | 1 hari yang lalu
HUKUM | 1 hari yang lalu
GAYA HIDUP | 1 hari yang lalu
HUKUM | 1 hari yang lalu
EKBIS | 15 jam yang lalu