PKS Minta Pejabat dari Partainya Harus Bersih dan Profesional, Singgung Proyek Whoosh dan IKN

BeritaNasional.com -  Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf menegaskan, seluruh pejabat publik PKS harus berkontribusi nyata dalam menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai dasar partai dalam praktik kepemimpinan dan pelayanan publik sehari-hari.

Hal ini disampaikan Almuzzammil saat membuka Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) PKS 2025 Inovasi Pelayanan Publik untuk Kesejahteraan Masyarakat di Hotel Sultan Jakarta, Minggu (2/11/2025).

“Pejabat publik PKS harus bersih, peduli, profesional, dan negarawan. Nilai-nilai ini bukan hiasan, tapi harus tampak dalam perilaku dan keputusan setiap hari,” kata Almuzzammil.

Menurutnya bersih berarti taat hukum, etika, dan moral dalam setiap tindakan.

“Kita ingin seluruh pejabat publik PKS menjaga integritas dengan prinsip Zero Case, tanpa pelanggaran hukum maupun etika,” tegasnya. 

Sementara untuk peduli berarti peka terhadap persoalan rakyat dan upaya mencari solusi nyata. Kemudian profesional berarti kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. 

Lalu, nilai negarawan mencerminkan sikap mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan elektoral.

“Kita ingin menghadirkan politik pelayanan, bukan politik kekuasaan. Politik yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat dan masa depan bangsa,” ucapnya.

Almuzzammil kemudian menyerukan agar seluruh pejabat publik PKS menjadikan amanah sebagai sarana pengabdian kepada rakyat.

“Kita ingin rakyat benar-benar merasakan kehadiran pejabat publik PKS yang bersih, peduli, profesional, dan berjiwa negarawan. Inilah cara kita berkhidmat untuk Indonesia,” tegas Almuzzammil.

Ia juga menekankan pentingnya sikap kritis, konstruktif, dan solutif dalam menjaga keseimbangan demokrasi. Almuzzammil mencontohkan konsistensi PKS dalam memberikan kritik terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

“Ketika program kereta cepat, kita di PKS memberikan catatan kritik yang konstruktif. Kita meminta dibentuk panitia khusus (Pansus) dan menegaskan agar dana APBN tidak digunakan, supaya APBN tetap fokus pada sektor-sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat,” paparnya. 

Menurut Almuzzammil, kritik PKS kini terbukti relevan dengan munculnya perdebatan publik terkait beban keuangan negara akibat proyek tersebut.

“Kritik kami bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menyelamatkan keuangan negara dan memastikan pembangunan berjalan sesuai skala prioritas"

PKS akan terus mengawal dan membantu pemerintah agar tidak terjebak dalam proyek-proyek ambisius berbiaya besar yang berisiko tinggi terhadap stabilitas fiskal.

“Skala prioritas pembangunan harus berorientasi pada kebutuhan rakyat banyak dan penguatan fundamental ekonomi nasional,” imbuhnya. 

Selain itu, Almuzzammil juga menyinggung proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang menurutnya sejak awal menuai banyak kritik.

“Serupa dengan proyek kereta cepat, pembangunan IKN juga bermasalah sejak perencanaan. Kritik dari akademisi menunjukkan proyek ini gagal dalam perencanaan yang matang dan inklusif,” ucapnya.

“PKS sejak awal konsisten menolak disahkannya Undang-Undang IKN karena cacat formil dan materiil. Pembahasannya tergesa-gesa, dan mengabaikan aspek historis Jakarta sebagai tempat proklamasi kemerdekaan. Nilai sejarah ini tidak boleh dipinggirkan,” sambung dia.

Pemerataan pembangunan tidak harus dilakukan dengan memindahkan ibu kota, melainkan dengan memperkuat pusat pertumbuhan ekonomi di kota-kota menengah dan kecil.

“IKN bukan hanya sekadar memindahkan tiang bendera. IKN adalah warisan yang akan kita tinggalkan. Jangan sampai generasi mendatang menanggung beban utang dan kerusakan lingkungan akibat perencanaan yang serampangan,” tandasnya.