Lahan Milik JK Diserobot, Komisi II Minta Pemerintah Tindak Mafia Tanah

BeritaNasional.com -  Komisi II DPR RI meminta pemerintah menindak tegas mafia tanah yang diduga terlibat dalam kasus penyerobotan dan rekayasa kepemilikan lahan milik Wakil Presiden (Wapres)  10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) seluas 16,4 hektar di Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar Sulawesi Selatan.

Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya mengatakan, peristiwa tersebut menunjukkan berbahayanya praktik mafia tanah yang bisa menyasar siapa pun, termasuk para pejabat negara.

“Jika orang sebesar Pak JK saja bisa menjadi korban mafia tanah, bagaimana nasib rakyat kecil yang tidak punya kekuatan dan akses hukum yang memadai?” ujar Indrajaya, Jumat (7/11/2025).

Anggota DPR Fraksi PKB ini menyoroti lahan yang dikuasai dan dimiliki secara sah oleh Jusuf Kalla selama 30 tahun dengan serifikat tanah yang diakui secara hukum. Ia menilai dugaan penyerobotan dan rekayasa administratif oleh pihak tertentu sebagai bentuk kejahatan serius terkait kepastian hukum dan hak kepemilikan warga negara.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) diminta untuk melakukan audit dan investigasi menyeluruh terhadap kemungkinan keterlibatan oknum pegawai BPN, pemerintah daerah, maupun aparat penegak hukum dalam praktik mafia tanah tersebut.

"Jika ada oknum di ATR/BPN, di pemerintah daerah, atau di lingkungan pengadilan yang bermain, harus ditindak tegas. Tidak boleh lagi ada ruang bagi mafia tanah di negeri ini," tegasnya.

Indrajaya menambahkan, Komisi II DPR RI akan terus mengawal persoalan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat reformasi agraria dan penegakan hukum pertanahan. Ia menilai, kasus ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk menunjukkan keberpihakan kepada pemilik tanah yang sah dan memastikan tidak ada lagi rakyat Indonesia yang dirugikan akibat permainan mafia tanah.

"Pemerintah harus memberikan perlindungan nyata kepada pemilik tanah yang sah. Kepastian hukum atas tanah adalah hak konstitusional setiap warga negara," pungkasnya.