Langkah Prabowo Bentuk Komisi Reformasi Polri Hadirkan Polisi Profesional, Jujur, dan Humanis

BeritaNasional.com - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Nasir Djamil menegaskan reformasi Polri merupakan agenda strategis bangsa. Langkah Presiden Prabowo Subianto membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri merupakan momentum menghadirkan Polri yang profesional, jujur dan humanis.

"Reformasi kepolisian itu agenda strategis bangsa ini karena terkait dengan keadilan, keamanan publik, dan demokrasi," ujar Nasir dalam Forum Diskusi Dialektika Demokrasi bertema Reformasi Polri Harapan Menuju Institusi Penegakan Hukum yang Profesional dan Humanis", di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Keberhasilan reformasi Polri bakal berdampak pada rasa keadilan yang dirasakan masyarakat dan kualitas demokrasi di Indonesia. 

Nasir mencontohkan insiden ledakan di SMA 72 Jakarta menjadi contoh lemahnya pengawasan keamanan publik yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama.

"Peristiwa itu menunjukkan masih ada sisi yang luput diawasi. Karena itu, reformasi Polri diharapkan bisa menghadirkan polisi yang dipercaya dan dicintai masyarakat," ujarnya.

Menurut Nasir, profesionalisme polisi menjadi kunci utama mewujudkan keadilan dan keamanan. Ia mengingatkan pentingnya penyidikan dan penyelidikan berbasis ilmu pengetahuan dan dilakukan secara transparan serta akuntabel.

"Profesional artinya bekerja dengan ilmu dan metode yang saintifik. Penyelidikan harus bermutu, objektif, dan transparan," ujar Nasir.

Reformasi Polri bukan hanya semboyan, tetapi juga konsistensi nyata dalam praktik langsung yang dirasakan masyarakat.

Nasir mengingatkan keamanan publik tidak hanya menyangkut stabilitas nasional, tetapi juga iklim investasi karena para investor membutuhkan jaminan situasi yang aman dan kondusif.

"Keamanan itu mahal. Tapi, justru karena mahal, negara wajib memastikan kondisi aman agar investasi dan kehidupan masyarakat berjalan baik," tegasnya.

Politikus PKS itu juga menyoroti pentingnya pembinaan dan penghargaan dalam tubuh Polri, agar reformasi tidak berhenti di tataran struktural.

"Evaluasi harus menyentuh dari hulu ke hilir: pembinaan, pengawasan, dan penghargaan kepada anggota yang berintegritas," ujarnya.

Nasir berharap Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian dapat bekerja transparan dan menyampaikan agendanya secara terbuka kepada publik. Ia menilai, dengan sistem yang jelas dan kepemimpinan yang visioner, Polri dapat menjadi institusi yang benar-benar menjalankan amanat konstitusi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

"Reformasi Polri adalah bagian dari menjaga masa depan demokrasi kita. Polisi yang profesional dan humanis akan membuat rakyat merasa aman dan negara semakin kuat," tandasnya.