BNPB Tegaskan Banjir Sumut, Sumbar, dan Aceh Belum Masuk Kriteria Bencana Nasional

BeritaNasional.com -  Pemerintah memastikan bahwa banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh belum dapat dikategorikan sebagai bencana nasional.

Meski jumlah korban terus bertambah dan sejumlah wilayah masih sulit dijangkau, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menilai situasinya masih bisa ditangani melalui mekanisme penanganan bencana tingkat provinsi dengan dukungan penuh dari pusat.

Situasi dramatis yang sebelumnya ramai di media sosial dinilai tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi terkini di lapangan. Derasnya arus informasi sempat memunculkan persepsi bahwa seluruh wilayah terdampak berada dalam keadaan darurat nasional. Namun, laporan terbaru menunjukkan sebagian besar lokasi kini mulai pulih dan operasional pemerintahan daerah tetap berjalan.

Kepala BNPB, Suharyanto, menegaskan bahwa status bencana untuk ketiga provinsi tersebut tetap berada pada level daerah. Menurutnya, diskusi mengenai penetapan bencana nasional kerap tidak tepat sasaran karena Indonesia sangat jarang menetapkan status tersebut.

“Yang pernah ditetapkan Indonesia sebagai bencana nasional itu hanya Covid-19 dan tsunami Aceh 2004. Sementara bencana besar lain seperti gempa Palu, NTB, dan Cianjur pun tidak ditetapkan sebagai bencana nasional,” ujar Suharyanto dalam konferensi pers, Jumat (28/11/2025).

Selain itu, Suharyanto juga menekankan bahwa parameter penetapan bencana nasional tidak hanya berkaitan dengan jumlah korban atau luas kerusakan. Ada sejumlah indikator utama, seperti kerusakan absolut, kelumpuhan fungsi pemerintahan daerah, dan hilangnya kendali layanan publik. Pada kasus banjir Sumatera, indikator tersebut belum terpenuhi.

Ia menyebutkan bahwa meski beberapa wilayah sempat terisolasi dan koneksi komunikasi terputus, kondisi di lapangan kini semakin membaik. Peninjauan langsung menunjukkan hujan mulai reda dan sebagian besar wilayah terdampak berangsur pulih.

“Memang kemarin kelihatannya mencekam karena berseliweran di media sosial, tetapi begitu kami tiba langsung di lokasi, banyak daerah yang sudah tidak hujan. Yang paling serius memang Tapanuli Tengah, tetapi wilayah lain relatif membaik,” katanya.

Suharyanto menegaskan bahwa struktur pemerintahan daerah tetap bekerja dan layanan publik masih berjalan. Koordinasi lintas instansi juga tetap berfungsi, sehingga penentuan status bencana nasional tidak mendesak.

“Jadi saya tidak perlu menyatakan pendapat apakah perlu ditetapkan bencana nasional atau tidak. Yang jelas, statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi,” ujarnya.