DPR Minta BPS Percepat Pendataan Hunian dan Insfrastruktur Warga yang Rusak Akibat Bencana Sumatera

BeritaNasional.com - Badan Pusat Statistik (BPS) akan mendata hunian dan infrastruktur masyarakat yang rusak akibat bencana di Sumatera.
 
Pendataan tersebut akan menjadi dasar bagi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera untuk menentukan tingkat kerusakan tersebut.

Hal itu disampaikan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam rapat koordinasi penanganan bencana Sumatera yang diikuti DPR dan pemerintah di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).

"Ini nanti akan bisa menjadi basis bagi Satgas untuk menentukan ini rusak berat, sedang, ataupun ringan," kata Amalia.

Selain kondisi fisik, BPS juga akan mengumpulkan data pendukung berupa geotagging serta dokumentasi kondisi rumah dan infrastruktur yang didatangi petugas di lapangan.

Menanggapi itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad melayangkan pertanyaan kapan pendataan tersebut selesai.

"Baik, itu kira-kira pendataannya berapa lama ya, Bu? Karena, kalau dia semakin cepat, artinya kemudian fasilitas-fasilitas, hak-hak yang akan diberikan kepada masyarakat yang terdampak akan semakin cepat," kata Dasco.

Lantas, Amalia menyebut bahwa BPS menargetkan pendataan lapangan rampung dalam waktu sekitar dua pekan.

"Kami berencana sekitar dua minggu, Pak, akhir bulan ini selesai kalau pendataan lapangan," jawab Amalia.

Namun, Dasco meminta agar pendataan dapat dipercepat menjadi satu minggu. Ia berharap proses mitigasi pascabencana bisa diselesaikan sebelum Lebaran.

"Boleh minta seminggu nggak? Ini kata Satgas dibilang kalau dua minggu kelamaan," tegas Dasco. 

"Karena ini kan waktu ke waktu, untuk sementara kita ini tadi dari hasil pembicaraan, kita akan menargetkan seluruh daerah tersentuh secara bertahap dan mitigasi bisa terselesaikan sebelum Lebaran ini," katanya.