Belum Tentukan Sikap Politik, PKS Masih Kaji Pilkada Tidak Langsung

BeritaNasional.com -  Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih mengkaji plus minus sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD dan pilkada langsung. Partai politik tersebut belum menegaskan sikap politik tentang mekanisme pemilihan kepala daerah.

"Dalam pembahasan ke depan kita perlu membuat sebuah kajian yang mendalam. Kita melibatkan partisipasi publik secara luas kepada masyarakat sehingga meaningful participation itu berjalan dengan baik. Kita ingin bahas secara komprehensif nanti dulu di DPR RI ya," ujar Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Berdasarkan konstitusi, Pilkada langsung dan tidak langsung sama-sama demokratis. Sehingga, bagi PKS, kedua mekanisme pemilihan bisa dijalankan tanpa masalah.

Namun, PKS menilai perlu mendengar pandangan masyarakat, akademisi dan tokoh bangsa untuk memenuhi partisipasi publik, sebelum menentukan sikap.

Selain itu Pilkada langsung yang telah berjalan selama 20 tahun juga perlu dilakukan evaluasi.

"Kita harus objektif, harus rasional, akademik, ya, apa evaluasi Pilkada langsung selama 20 tahun? Dan kemudian apa alternatifnya? jika memang ada koreksi. Nah, ini harus kita bahas di atas meja terbuka, transparan, partisipatif dengan masyarakat. Nah, ini yang kita ingin dorong," ujar Kholid.

Maka itu, PKS tidak ingin terburu-buru dalam menentukan sikap apakah mendukung Pilkada langsung atau tidak langsung.

"Kita tidak terlalu terburu-buru untuk membuat sebuah keputusan di sini sehingga perlu kita kaji secara mendalam secara komprehensif," ujar Kholid.

PKS juga memiliki mekanisme internal untuk mendengar kader-kader PKS di daerah.

"Nah, kami punya mekanisme di internal kami. Ya. Kami makanya sekarang kita ingin mendengarkan dari DPW, dari DPD, ya. Dari kader-kader di daerah, ya. Bagaimanakah pandangan-pandangan mereka," tandasnya.