Rudakpaksa di Sampang Momentum Evaluasi Penerapan UU TPKS

BeritaNasional.com -  Evaluasi penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) diusulkan The Indonesian Institute (TII). Usulan ini mengemuka setelah terungkapnya kasus rudapaksa seorang anak perempuan 15 tahun di Kabupaten Sampang Jawa Timur.  TII menilai penting melakukan evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tersebut.

Peneliti Bidang Sosial Center for Public Policy Research (TII) Made Natasya Restu Dewi Pratiwi menyampaikan, kasus yang terjadi di Sampang menunjukkan UU TPKS belum sepenuhnya mampu melindungi anak dari ancaman kekerasan seksual yang ironinya terjadi di lingkungan terdekat seperti keluarga, teman sebaya, maupun komunitas tempat anak berinteraksi.

"Regulasi yang baik tidak akan memberikan perlindungan nyata apabila penegakan hukum, sistem pencegahan, mekanisme pelaporan, penanganan kasus, dan layanan pemulihan korban belum berjalan secara efektif dan berperspektif korban," ucapnya.

Kasus yang memilukan ini menjadi potret nyata krisis perlindungan anak sekaligus menunjukkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak masih memiliki tantangan serius.

Kekerasan seksual terhadap anak bukan hanya merampas rasa aman, tetapi juga mengancam masa depan korban, terutama kesehatan mental, kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kualitas hidupnya dalam jangka panjang."

"Negara harus memastikan pelaku dimintai pertanggungjawaban secara maksimal sesuai hukum yang berlaku, serta menjamin pemulihan korban secara menyeluruh"

Ia mengingatkan kekerasan seksual tidak terjadi begitu saja tapi dipengaruhi oleh budaya yang menormalisasi kekerasan seksual atau rape culture.

Natasya juga mendorong pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor antara aparat penegak hukum, sekolah, fasilitas kesehatan, layanan perlindungan perempuan dan anak, serta masyarakat agar setiap kasus dapat ditangani secara cepat, komprehensif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. (Antara)