PKB Nilai E-Voting Perlu Dimatangkan untuk Tekan Politik Uang di Pilkada

BeritaNasional.com - Ketua DPP PKB Daniel Johan menilai sistem e-voting perlu dimatangkan karena menjadi salah satu opsi menjawab persoalan politik uang dalam pemilu. Hal itu menanggapi usulan PDIP agar sistem e-voting bisa diterapkan dalam Pilkada langsung untuk menekan biaya.

"Pilkada langsung dengan sistem e-voting sudah menjadi usulan lama yang perlu terus dimatangkan dan ini menjadi salah satu opsi untuk menjawab persoalan yang selalu dihadapi dalam pemilu, termasuk praktik politik uang," ujarnya kepada wartawan, dikutip Rabu (14/1/2025).

Namun, Daniel mengingatkan penerapan e-voting membutuhkan kesiapan infrastruktur, keamanan sistem, regulasi dan kepercayaan publik. Mekanisme e-voting sampai hari ini belum diatur dan belum siap digunakan di tingkat nasional.

"Namun penerapan e-voting membutuhkan kesiapan yang sangat matang, baik dari sisi infrastruktur, keamanan sistem (security), regulasi, maupun kepercayaan publik, Saat ini, mekanisme e-voting secara nasional juga belum diatur dan belum siap untuk langsung diterapkan," ujarnya.

Daniel mengatakan, apapun opsi yang diambil untuk mekanisme Pilkada harus menyempurnakan sistem yang ada untuk menghasilkan pemimpin kepala daerah yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Bukan malah bagian dari kemunduran demokrasi.

"Kajian secara mendalam dan komprehensif, termasuk terhadap opsi pemilihan melalui DPRD, akan terus dimatangkan," lanjutnya.

Sebelumnya, PDI Perjuangan menegaskan sikap politik agar pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung dipertahankan. Hal itu tertuang dalam Rekomendasi Eksternal Rakernas I PDIP 2026.

PDIP menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpinnya untuk memperkuat legitimasi dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap lima tahun.

"Rakernas I Partai menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan pilkada secara langsung guna memperkuat legitimasi dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap lima tahun," ujar Ketua DPD PDIP Aceh Jamaluddin Idham saat membacakan rekomendasi Rakernas PDIP di Ancol, Jakarta, Senin (12/1/2026).

Untuk mendorong pelaksanaan Pilkada berbiaya rendah, PDIP mengusulkan penerapan e-voting, penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu, mencegah mahar politik, pembatasan biaya kampanye, serta profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu.

"Berkaitan dengan hal tersebut, Rakernas I Partai mendorong pelaksanaan pilkada yang berbiaya rendah antara lain menerapkan e-voting, penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu seperti money politics, mencegah pembiayaan rekomendasi calon (mahar politik), pembatasan biaya kampanye, profesionalitas, dan integritas penyelenggara pemilu," ujar Jamaluddin.