Pemerintah Mulai Bahas Restrukturisasi Keuangan Whoosh

BeritaNasional.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan,  pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait tengah membahas rencana restrukturisasi keuangan Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh.

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pembahasan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar negara hadir dan mengambil tanggung jawab untuk memastikan keberlanjutan proyek strategis nasional tersebut.

“Prinsipnya sesuai arahan Presiden, negara dan pemerintah akan mengambil tanggung jawab terkait struktur keuangan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” kata AHY.

Ia mengatakan, restrukturisasi keuangan Whoosh diperlukan untuk menjaga nilai ekonomi proyek serta mendukung peningkatan konektivitas dan mobilitas masyarakat, sekaligus memastikan keamanan fiskal para pihak yang terlibat.

AHY juga mengatakan, pemerintah saat ini memprioritaskan penyelesaian restrukturisasi keuangan sebelum melangkah ke tahap pengembangan lanjutan proyek kereta cepat ke wilayah lain.

“Kereta cepat ini tidak berhenti di Bandung. Presiden sudah menyampaikan harapan pengembangan hingga Jawa Timur, bahkan Surabaya, tetapi kita fokuskan terlebih dahulu pada restrukturisasi keuangannya,” ujar dia.

Ia mengatakan, pembahasan restrukturisasi dilakukan melalui koordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk kementerian teknis sektor transportasi, operator perkeretaapian, serta Kementerian Keuangan sebagai pengelola kebijakan fiskal.

AHY menyebutkan bahwa pemerintah juga mengkaji pembentukan komite nasional kereta cepat untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam pengelolaan proyek tersebut.

"Kami juga sedang menyusun semacam komite nasional kereta cepat, karena ini juga penting untuk bisa mengambil langkah-langkah strategis maupun taktis," ujar dia.

Menurut dia, komite nasional tersebut dirancang melibatkan berbagai kementerian terkait, dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebagai koordinator serta Kementerian Keuangan guna memastikan aspek pendanaan dan tata kelola fiskal berjalan secara hati-hati.

“Karena ini menyangkut konektivitas, infrastruktur, dan pengembangan wilayah, maka koordinasinya harus kuat dan terpusat,” kata AHY.

Sumber: Antara