Minta Program Desa Wisata Berdampak, DPR Dorong Perubahan KPI

BeritaNasional.com -  Pimpinan Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menilai KPI desa wisata seharusnya diukur dari persentase desa yang berhasil naik kelas, misalnya dari maju menjadi mandiri, bukan dari bertambahnya desa wisata baru.

"KPI jangan berdasarkan bertambahnya jumlah desa wisata. KPI kita adalah berapa banyak yang naik kelas kualitasnya. Kita harus sepakati nanti harus kita sampaikan di rapat komisi." ujarnya. 

Rahayu menekankan perlunya roadmap atau peta jalan yang realistis, mengingat keterbatasan anggaran pemerintah pusat. Dalam pandangannya, pembagian peran antar-pemerintah daerah hingga pusat menjadi kunci dengan desa rintisan didorong oleh kabupaten/kota, desa berkembang oleh provinsi, dan desa maju difokuskan oleh pemerintah pusat.

Komisi VII DPR juga menilai tidak semua desa harus dipaksakan menyandang status desa wisata. Evaluasi berkala dinilai penting agar hanya desa yang benar-benar memiliki potensi dan tata kelola memadai yang dikembangkan lebih lanjut.

Dengan pendekatan ini, desa wisata diharapkan tidak berhenti pada label administratif, tetapi mampu menjadi alternatif destinasi pariwisata yang berkelanjutan.

Dorongan perubahan KPI ini dipandang sebagai penguatan arah kebijakan Kemenpar, agar program desa wisata ke depan lebih berdampak, terukur, dan berorientasi pada kualitas pengelolaan serta manfaat ekonomi bagi masyarakat desa.

Komisi VII DPR RI mendorong perubahan indikator kinerja utama (Key Performance Indicator/KPI) Program Desa Wisata Kementerian Pariwisata (Kemenpar) agar tidak lagi bertumpu pada penambahan jumlah desa, melainkan pada peningkatan kualitas dan kenaikan kelas desa wisata yang sudah ada.

Dalam rapat Panja Standarisasi Pariwisata Komisi VII DPR RI dengan Kemenpar di Jakarta dorongan ini muncul sebagai upaya memperkuat dampak nyata desa wisata terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Berbicara desa wisata bukan soal kuantitas, tetapi kualitas. Harus ada target kenaikan status yang jelas dari tahun ke tahun,” ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty, Rabu (21/1/2026)

Ia menyoroti data Kemenpar dari total 6.185 desa wisata secara nasional, sebanyak 78,20 persen masih berstatus rintisan, sementara desa wisata mandiri baru mencapai 0,55%. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan pentingnya fokus pada hasil program, yakni bagaimana desa-desa tersebut bisa naik kelas secara terukur. (Antara)