Kemenpar Perkuat Akuntabilitas Pengelolaan APBN dan Akselerasi Kinerja Pariwisata

BeritaNasional.com - Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana memaparkan Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (15/7/2026).

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik. Rapat kerja dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga dan turut dihadiri Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya.

“Rapat kerja ini menjadi ruang dialog antara pemerintah dan DPR untuk memastikan bersama bahwa setiap rupiah anggaran negara dikelola secara akuntabel, tepat sasaran, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” kata Widiyanti.

Dalam paparannya, Widiyanti menyampaikan bahwa kondisi pengelolaan keuangan Kementerian Pariwisata berada dalam kondisi sehat dengan struktur aset yang kuat dan didukung pendanaan pemerintah sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara.

Pada Tahun Anggaran 2025, realisasi anggaran Kementerian Pariwisata mencapai 95,52 persen dari pagu yang dapat digunakan. Adapun realisasi berdasarkan satuan kerja mencapai 95,92 persen, yang terdiri atas Satuan Kerja Pusat sebesar 97,74 persen, Politeknik Pariwisata sebesar 93,66 persen, dan Badan Pelaksana Otorita sebesar 90,66 persen dari total pagu Rp1,48 triliun.

Widiyanti menjelaskan, laporan keuangan atas penggunaan APBN Tahun Anggaran 2025 telah diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada awal Februari 2026 untuk menjalani proses pemeriksaan. Kementerian Pariwisata dijadwalkan menerima opini BPK pada 16 Juli 2026.

Widiyanti optimistis kementeriannya kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sekaligus melanjutkan capaian opini WTP yang telah diraih selama sepuluh tahun berturut-turut sejak 2015.

Selain memaparkan kinerja keuangan, Menpar juga menyampaikan perkembangan sektor pariwisata yang menunjukkan tren positif. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari-Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, average spending per arrival (ASPA) pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 1.345,61 dolar AS atau setara Rp22,68 juta, meningkat 5,36 persen dibandingkan triwulan I 2025. Kondisi tersebut turut mendorong devisa pariwisata tumbuh 6,30 persen menjadi 4,05 miliar dolar AS.

Di sisi lain, perjalanan wisatawan nusantara mencapai 523,22 juta perjalanan sepanjang Januari-Mei 2026 atau meningkat 2,86 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) pada triwulan I 2026 juga tercatat pada kisaran 4,01-5,00 persen, meningkat sebesar 0,11 hingga 1,10 poin persentase dibandingkan triwulan I 2025.

Dari sisi investasi, sektor pariwisata mencatat realisasi investasi sebesar Rp25,34 triliun pada triwulan I 2026 atau melonjak 76,67 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Capaian ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata terus berada pada jalur yang mendukung pencapaian target pembangunan tahun 2026 dan menjadi landasan untuk mencapai target yang lebih tinggi pada tahun 2027,” kata Widiyanti.

Seiring peningkatan target pembangunan sektor pariwisata, Kementerian Pariwisata mengajukan tambahan anggaran Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,01 triliun dari pagu indikatif menuju pagu ideal sebesar Rp3 triliun.

“Kami berterima kasih atas dukungan DPR atas permohonan kami ini,” ujar Widiyanti.

Kementerian Pariwisata juga melaporkan bahwa hingga 9 Juli 2026, realisasi fisik program telah mencapai 59,29 persen dengan realisasi pembayaran sebesar 46,02 persen. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Widiyanti menegaskan bahwa kementeriannya akan terus menjaga akuntabilitas pengelolaan APBN, meningkatkan efektivitas belanja negara, serta memastikan setiap program memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karena itu, kami berharap pembahasan mengenai kebutuhan anggaran dapat ditempatkan dalam kerangka untuk memastikan seluruh target tersebut dapat dicapai secara optimal,” kata Widiyanti.

Menurutnya, penguatan sektor pariwisata merupakan investasi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, sinergi antara pemerintah dan DPR RI diharapkan semakin memperkuat peran sektor pariwisata sebagai salah satu lokomotif pembangunan nasional yang berkelanjutan.

“Akhirnya, kami berharap sinergi yang telah terjalin baik antara pemerintah dan Komisi VII DPR RI dapat terus diperkuat, sehingga sektor pariwisata mampu memberikan kontribusi yang semakin besar bagi pembangunan nasional,” tutur Widiyanti.