Trump Klaim Telah Bentuk Kerangka Kesepakatan dengan Sekjen NATO soal Greenland

BeritaNasional.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengklaim bahwa pertemuannya dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Mark Rutte telah menghasilkan kerangka kesepakatan terkait Greenland dan wilayah Arktik secara keseluruhan. 

"Berdasarkan pertemuan yang sangat produktif antara saya dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte, kami telah membentuk kerangka kesepakatan di masa depan terkait Greenland dan, pada kenyataannya, seluruh Wilayah Arktik," tulis Trump di Truth Social, Rabu (21/1/2026), yang dikutip Kamis (22/1/2026).  

Trump menambahkan, jika diselesaikan, perjanjian tersebut akan memberikan manfaat signifikan, tidak hanya bagi AS tetapi juga bagi semua negara anggota NATO, dan tarif dagang terbaru yang semula berlaku 1 Februari 2026 pun tidak akan diberlakukan. 

"Berdasarkan pemahaman ini, saya tidak akan memberlakukan Tarif yang dijadwalkan berlaku pada tanggal 1 Februari," ujar Trump. 

Ia pun menyampaikan bahwa diskusi tambahan sedang dilakukan mengenai Golden Dome yang berkaitan dengan Greenland. Namun, informasi rinci mengenai kesepakatan ini akan disampaikan seiring dengan berjalannya diskusi.

Trump juga mengutus Wakil Presiden AS James David Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Utusan Khusus Steve Witkoff akan bertanggung jawab atas negosiasi lanjutan terkait ini.

"Wakil Presiden JD Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Utusan Khusus Steve Witkoff, dan berbagai pihak lain, sesuai kebutuhan, akan bertanggung jawab atas negosiasi tersebut — Mereka akan melapor langsung kepada saya. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini!" tandas Trump.

Sebelumnya diberitakan, upaya AS untuk menganeksasi Greenland ditentang keras oleh Denmark dan negara-negara Uni Eropa lainnya. Tak hanya dukungan politik, mereka bahkan siap memberikan dukungan militer di Greenland. 

Tak hanya itu, Trump pun melancarkan aksinya itu dengan ancaman pemberlakuan tarif dagang terhadap negara-negara Uni Eropa sebesar 25 persen yang berlaku 1 Februari.