Soal Ambang Batas Parlemen, NasDem Usul Naik Jadi 5 hingga 8 Persen

BeritaNasional.com - Partai NasDem mengusulkan ambang batas parlemen di atas 4 persen. Bisa 5 persen, 6 persen, atau 8 persen. Bagi NasDem ambang batas dibutuhkan.

"Dalam pandangan Partai Nasdem, parliamentary threshold itu dibutuhkan, mutlak adanya, bahkan kami mengusulkan di atas ambang batas parlemen yang ada sekarang, di atas 4%, angka moderatnya mungkin di atas 5%, 6 atau 7%," ujar Ketua DPP NasDem Rifqinizamy Karsayuda kepada wartawan, dikutip Minggu (1/2/2026).

NasDem mengusulkan ambang batas itu juga diberlakukan dari nasional sampai tingkat provinsi dan kabupaten kota. Dengan ambang batas, maka akan terjadi penyederhanaan partai secara alamiah.

"Dengan itu maka kemudian partai politik dipaksa sekali lagi oleh satu sistem dan mekanisme untuk kemudian menjadi terinstitusionalisasi, pemerintahan lebih efektif, dan kita akan menuju pada penyederhanaan partai secara alamiah," jelas Rifqi.

Masalah ambang batas juga akan dibahas dalam RUU Pemilu. Rifqi mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi memberikan kewenangan kepada pembentukan untuk menentukan amabang batas.

"Kita tahu ada putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan parliamentary threshold pada satu pihak dan distrik magnitude pada pihak yang lain. Dan karena itu izinkan kami nanti mensimulasikan, meng-exercise-kan soal parliamentary threshold ini dalam pembahasan RUU Pemilu di Komisi II DPR RI," jelas Rifqi.

Sebelumnya, Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung penghapusan ambang batas. Tidak hanya untuk pemilihan presiden (Pilpres), tetapi juga pemilihan legislatif (Pileg).

"Kita termasuk di antara partai yang dari dulu memang menginginkan adanya penghapusan ambang batas, baik itu pilpres maupun untuk pemilihan legislatif," ujar Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

PAN meminta ambang batas parlemen menjadi 0 persen agar semua suara masyarakat yang masuk melalui Pemilu dapat ditampung. Berkaca pada Pemilu sebelumnya, banyak suara yang terbuang karena partai tidak lolos ke parlemen tersandung ambang batas.

"Karena kita melihat dengan adanya ambang batas ini ada jutaan apa pemilih yang kemudian tidak bisa ditampung aspirasinya di DPR karena partainya tidak lolos, dan itu jumlahnya tidak kecil, belasan juta," ujarnya.