Tak Ada Toleransi, Pemerintah Siap Tindak Tegas Praktik 'Goreng Saham'

Oleh: Kiswondari
Minggu, 01 Februari 2026 | 17:08 WIB
Pemerintah siap tindak tegas pelaku manipulasi saham. (BeritaNasional/Kemenko Perekonomian)
Pemerintah siap tindak tegas pelaku manipulasi saham. (BeritaNasional/Kemenko Perekonomian)

BeritaNasional.com - Di tengah tamparan keras Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok dan dua hari berturut-turut dibekukan penjualannya (trading halt), serta membuat pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan eksekutif Bursa Efek Indonesia (BEI) mundur, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan reformasi integritas pasar modal dan tidak akan menoleransi praktik manipulasi saham atau 'goreng saham'.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, arahan tersebut mencakup reformasi struktural pasar modal melalui demutualisasi bursa, peningkatan likuiditas dengan menaikkan batas minimum free float menjadi 15 persen sesuai standar global, serta pengetatan aturan transparansi beneficial ownership dan kejelasan afiliasi pemegang saham.

"Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk menciptakan pasar modal yang lebih transparan, likuid, dan berintegritas, serta sejajar dengan bursa modern internasional," kata Airlangga dalam keterangan pers di Jakarta, yang dikutip Minggu (1/2/2026).

Lebih lanjut, kata Airlangga, pemerintah juga menegaskan tidak akan menoleransi terhadap praktik spekulatif dan manipulatif yang merusak pasar modal. Praktik manipulasi harga saham tidak hanya merugikan investor, tetapi juga merusak kredibilitas Indonesia dan dapat menghambat arus investasi, termasuk Penanaman Modal Asing (FDI) yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Dalam konteks tersebut, Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama aparat penegak hukum akan melakukan penegakan aturan secara tegas terhadap setiap pelanggaran peraturan bursa, POJK, maupun peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, dengan dukungan penuh Pemerintah agar proses hukum berjalan tanpa pandang bulu dan tanpa intervensi," tegas Airlangga. 

Ke depan, dia menyampaikan, pemerintah juga memastikan stabilitas dan keberlanjutan pasar modal tetap berjalan. Presiden juga telah menginstruksikan Kementerian Keuangan serta jajaran OJK dan BEI untuk memastikan kegiatan operasional bursa tetap berjalan normal selama masa kepemimpinan transisi, tanpa kekosongan kepemimpinan maupun pengawasan. Seluruh fungsi regulasi, aktivitas perdagangan, dan tugas pengawasan dipastikan berjalan tanpa gangguan, sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance dan praktik terbaik internasional.

"Pesan Bapak Presiden untuk pasar modal, pesan beliau saya kutip, ‘Kepada para investor domestik, mitra internasional, dan seluruh rakyat Indonesia, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan tangguh. Pemerintah berdiri teguh di belakang pasar keuangan kita dan kami berkomitmen pada iklim investasi yang transparan, adil, dan berkelas dunia’," ujar Airlangga. 

Selain itu, pemerintah menegaskan komitmen untuk terus memperkuat integritas pasar modal nasional sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Langkah ini dilakukan di tengah dinamika global yang masih penuh tantangan, serta untuk memastikan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan terjaga.

"Kondisi makro ekonomi kita kuat. Pertumbuhan ekonomi masih di 5,04 (persen) di kuartal ketiga, tingkat inflasi masih dalam rentang sesuai APBN, kondisi cadangan devisa kita sampai Desember masih kuat, setara dengan 6,2 bulan impor yaitu USD156,5 miliar. Defisit fiskal masih terjaga di batas 3 persen, pertumbuhan kredit masih 9,6 persen, dana pihak ketiga masih double digit 13,83 (persen). Dari segi permodalan kuat, capital adequacy ratio masih di 25,87 persen. Rasio hutang terhadap PDB masih di bawah batas 60 persen," papar Airlangga. 

Pada kesempatan tersebut, turut hadir Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, CEO Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Kepala Badan Pengelola BUMN Dony Oskaria, Pejabat Sementara Ketua sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi, perwakilan Direksi BEI Jeffrey Hendrik, serta Direktur Utama Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Samsul Hidayat.sinpo

Editor: Kiswondari
Komentar: