Prabowo Tekankan Diplomasi Luar Negeri Harus Beri Manfaat Konkret bagi Indonesia

BeritaNasional.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, setiap diplomasi luar negeri Indonesia harus menghasilkan capaian konkret bagi kepentingan bangsa. 

Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat bertemu sejumlah mantan Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri RI, akademisi hubungan internasional, serta pimpinan Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Rabu (4/2/2026).

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, penekanan Presiden tersebut tercermin dari berbagai capaian strategis Indonesia dalam satu tahun terakhir, salah satunya bergabungnya Indonesia ke dalam kelompok BRICS.

“Indonesia bergabung dengan BRICS, yang beranggotakan, di antaranya Brasil, Rusia, Tiongkok, dan India yang merupakan kekuatan ekonomi dunia,” ujar Teddy.

Selain keanggotaan BRICS, Teddy menjabarkan capaian lain berupa keberhasilan penetapan tarif dagang nol persen di 27 negara Uni Eropa serta kesepakatan pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi. 

Indonesia juga disebut terlibat dalam upaya perdamaian Palestina yang diinisiasi Amerika Serikat.

“Indonesia turut mencatat sejarah dengan ikut menandatangani perjanjian perdamaian Palestina yang diinisiasi AS. Pascapenandatanganan perjanjian, jumlah konflik dan korban pun telah berkurang signifikan,” ujar Teddy.

Terkait keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP), Teddy menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia bersifat tidak tetap dan pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk menarik diri kapan saja. 

Ia juga menjelaskan bahwa dana sebesar USD 1 miliar yang dikaitkan dengan forum tersebut merupakan dana rekonstruksi Gaza dan tidak bersifat wajib.

“Saat ini Indonesia resmi bergabung bersama 7 negara besar dengan mayoritas penduduk beragama Islam lainnya, yakni Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, UAE, dan Pakistan,” jelas Teddy.

“Para negara anggota boleh membayar atau tidak. Jika membayar maka akan menjadi anggota tetap. Namun bila tidak membayar, maka keanggotaan akan berlangsung selama 3 tahun. Saat ini, Indonesia belum membayar,” sambung dia.

Lebih lanjut, Teddy menyampaikan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BoP merupakan bentuk keterlibatan langsung Indonesia dalam upaya mengurangi konflik di Palestina.

“Bukan hanya sebatas ikut konferensi, rapat, diskusi, atau pertemuan resmi,” tandasnya.