Pemerintah Klaim Stok Aman, Harga Pangan Mulai Turun Jelang Lebaran

BeritaNasional.com - Pemerintah terus memantau ketat harga pangan pokok strategis selama minggu pertama Ramadan 1447 Hijriah. Langkah ini dilakukan agar dinamika pergerakan harga tidak berfluktuasi secara berlebihan sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga stabil.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa mengatakan berdasarkan hasil pemantauan, kondisi pangan pokok di pasaran mulai stabil dan cenderung menurun. Stok pangan juga dipastikan dalam kondisi aman. Pemerintah pun optimistis harga pangan hingga Idulfitri dapat tetap terkendali.

"Saya rasa semua pangan pokok stabil. Stok aman. Jadi supaya mudah-mudahan memasuki Lebaran dengan pemantauan seperti ini, bisa turun harganya. Walaupun memang bervariasi, tapi kecenderungannya kita lihat sudah mulai stabil dan menurun," tutur Ketut dikutip, Sabtu (28/2/2026).

Dari hasil pemantauan di lapangan, sebagian besar komoditas pangan strategis berada dalam rentang Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Penjualan (HAP) tingkat konsumen. Harga cabai rawit merah juga mulai mengalami penurunan di pasar turunan seperti Pasar Senen.

"Kami pagi-pagi biar tidak terlalu ramai, berkunjung ke Pasar Senen Blok III dan terpantau daging sapi relatif harganya baik. Rp 130.000, Rp 135.000 sampai Rp 140.000. Daging ayam Rp 40.000. Kemudian cabai rawit merah Rp 100.000. Ini sudah turun dari Rp 110.000 kemarin. Kemudian telur bervariasi, ada yang Rp 29.000, ada yang Rp 30.500," beber Ketut.

Untuk mengendalikan volatilitas harga, pemerintah melalui Bapanas bersama Perum Bulog memastikan berbagai program intervensi pangan terus dijalankan. Program stimulus ekonomi seperti bantuan pangan dan penyediaan beras subsidi diharapkan menjadi bantalan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Bantuan pangan nanti akan didorong di tahun ini, ada 33,2 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat), akan diberikan di bulan Maret. Ini kita akan berikan. Ini kita siapkan semua, sehingga semua program kita akan didorong, untuk kemudian bantuan pangan tersebut dijalankan," jelas Ketut.

Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 11,92 triliun untuk program bantuan pangan beras dan minyak goreng. Jumlah penerima bantuan pun meningkat drastis menjadi 33.244.408 penerima di seluruh Indonesia. Lima provinsi dengan jumlah penerima terbesar yakni Jawa Barat sebanyak 6.093.530 penerima, Jawa Timur 5.638.478 penerima, Jawa Tengah 5.071.126 penerima, Sumatera Utara 1.756.846 penerima, dan Banten 1.298.597 penerima.

Penambahan penerima bantuan juga dilakukan di wilayah Indonesia timur, termasuk Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Bapanas berharap bantuan beras dan minyak goreng tersebut dapat menopang kebutuhan konsumsi masyarakat selama Ramadan serta mendorong peralihan pengeluaran ke kebutuhan pokok atau kegiatan produktif lainnya.

Selain itu, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras dipastikan tetap berjalan sepanjang 2026. Anggaran yang disiapkan untuk program SPHP beras tahun 2026 sebesar Rp 4,97 triliun, setara dengan subsidi harga untuk 828 ribu ton beras yang dibeli masyarakat.

Secara terpisah, Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian menegaskan tidak boleh ada pihak yang memainkan harga pangan selama Ramadan.

"Tolong deh jangan main-main di bulan suci Ramadan. Kami langsung koordinasi kalau ada yang menaikkan harga, pasti ditindak. Seluruh sektor pangan bahan pangan pokok di bulan suci Ramadan harus ikut regulasi harga yang ada. Jangan mengganggu rakyat," tegas Amran.

Sementara itu, laporan Badan Pusat Statistik (BPS) hingga minggu ketiga Februari 2026 mencatat masih terdapat 23 provinsi yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH). Dari jumlah tersebut, tujuh provinsi mencatat kenaikan IPH di atas 2 persen, yakni Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, D.I. Yogyakarta, Kepulauan Bangka Belitung, dan Nusa Tenggara Barat.