Kata KPK Usai Gubernur Kaltim Batal Beli Mobil Dinas Rp 8,5 M

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai keputusan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menghentikan rencana pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar sebagai keputusan tepat.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut langkah tersebut menunjukkan bahwa Rudy merespons tekanan publik.

“Dengan adanya pembatalan tersebut artinya itu menjadi respons positif ya,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (3/3/2026).

“Artinya yang bersangkutan mendengarkan suara rakyat,” lanjutnya.

Menurut Budi, keputusan tersebut menjadi contoh bagaimana keterlibatan publik dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah.

“Dan ini tentu menjadi salah satu kontribusi masyarakat juga untuk bisa memantau dan mengawal bagaimana suatu proses pemerintahan,” ujarnya.

KPK juga mengingatkan pentingnya mempertimbangkan kebutuhan dan urgensi setiap belanja daerah, termasuk pembelian kendaraan dinas.

“Ketika kita beli kendaraan dinas, tentu juga harus melihat apakah sebelumnya sudah ada atau belum. Tentu dalam konteks belanja negara, ada skala prioritas di situ,” kata Budi.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebelumnya mengumumkan pembatalan pembelian mobil dinas gubernur setelah menerima banyak kritik dan masukan dari masyarakat.

Rudy Mas’ud menyampaikan bahwa keputusan itu diambil setelah menimbang aspirasi publik. Ia memastikan tidak adanya kendaraan baru tidak akan mengganggu pelayanan terhadap warga.

“Kami menegaskan, keputusan ini tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan,” ujar Rudy dalam akun Instagram-nya.

“Tugas-tugas pelayanan publik berjalan maksimal dan fokus kami terhadap kesejahteraan masyarakat,” tambah Rudy.

Pembatalan itu juga disertai penyampaian permintaan maaf kepada publik. Rudy menilai kritik yang muncul merupakan dorongan positif untuk memperbaiki tata kelola pemerintah provinsi.

“Di bulan yang penuh maghfirah, teriring permohonan maaf kami terhadap masyarakat Indonesia, khususnya Kaltim,” kata dia.

Ia menambahkan bahwa keputusan tersebut menjadi penegasan komitmennya menjalankan pemerintahan yang terbuka dan peka terhadap suara masyarakat.

“Pemerintah yang baik adalah yang mau mendengar dan berani mengambil keputusan yang bijak,” tegasnya.