143,9 Juta Orang Diprediksi Mudik, Manajemen Angkutan Lebaran Harus Satu Komando hingga Mitigasi Potensi Kecelakaan

BeritaNasional.com - Berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama beberapa kelembagaan lainnya, 143,9 juta orang diperkirakan melakukan perjalanan mudik pada Lebaran 2026. Tak hanya potensi kemacetan lalu lintas, kecelakaan moda transportasi serta dampak cuaca ekstrem juga membayangi arus mudik Lebaran 2026. 

Selain mengapresiasi sejumlah kebijakan pemerintah, mulai dari tarif diskon transportasi publik dan tarif tol hingga pembatasan angkutan kota, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) memberikan sejumlah masukan kepada pemerintah terkait penyelenggaraan angkutan Lebaran 2026 agar lebih optimal. 

"Perlu dilakukan sinkronisasi atas berbagai instrumen kebijakan tersebut agar perjalanan dan pergerakan di masa libur lebaran ini dapat lebih optimal dalam mengurai kemacetan lalu lintas dan kepadatan di simpul transportasi serta memitigasi kecelakaan dan mengakomodasikan pula pergerakan angkutan umum dan logistik," kata Ketua Umum MTI Haris Muhammadun dalam keterangannya yang dikutip Selasa (10/3/2026). 

Pertama, perlu satu komando manajemen dalam pengendalian angkutan Lebaran nasional dan sistem informasi terpadu angkutan Lebaran nasional, yang dipimpin oleh Kemenhub dan bersinergi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait. Sistem informasi terpadu angkutan Lebaran nasional berbasis aplikasi ataupun web juga diperlukan untuk kebutuhan informasi bagi masyarakat serta pemantauan dan kecepatan respons dari penyelenggara. 

Sistem informasi terpadu ini menyediakan informasi yang bersifat aktual dan waktu seketika (real time) mulai dari info rute, jadwal, kepadatan jalan, ruas jalan alternatif, info antrean, info program mudik gratis hingga info prediksi cuaca dan titik rawan bencana. 

Kedua, pembatasan penggunaan sepeda motor sebagai kendaraan untuk mudik dan larangan mudik bersepeda motor dengan membawa anak-anak. Dalam hal ini, pemerintah perlu mengintensifkan dan memperbanyak penyediaan angkutan mudik yang disertai angkutan motor gratis baik dengan moda transportasi KA dan kapal laut ataupun mudik gratis dengan bus, dengan pengangkutan motor pemudik menggunakan truk.

Pembenahan angkutan umum di daerah, terutama di wilayah kecamatan dan pedesaan merupakan salah satu solusi jangka panjang, untuk menunjang mobilitas pemudik dan menekan penggunaan kendaraan pribadi ketika melakukan perjalanan mudik dan balik. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) sebaiknya mulai melakukan program peningkatan kualitas angkutan umum di daerah terutama bus mikro dan angkutan pedesaan.

"Ke depannya, pembatasan penggunaan sepeda motor dapat diterapkan berdasarkan wilayah penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor," ujar Haris.

Ketiga, pembatasan operasional angkutan barang yang berkeadilan. Caranya, dengan strategi pembatasan operasional yang selektif dengan mengurangi jenis dan jumlah barang yang harus dibatasi operasional angkutan operasionalnya serta pada periode pembatasan yang relatif singkat (sekitar 7 hari termasuk pada hari H Idul Fitri), atau pengalokasian waktu operasional pada periode tertentu di sela-sela periode pembatasan yang lebih panjang (window time).

Menurutnya, diperlukan strategi Freight Traffic Demand Management untuk mengurangi penurunan kinerja lalu lintas karena operasional angkutan barang dn strategi moda alternatif (Shifting Mode), dengan mengoptimalkan kapasitas angkutan barang di moda Kereta Api, kapal laut dan pesawat udara untuk mengurangi beban angkutan barang di jalan melalui pemberian insentif, peningkatan konektivitas di pelabuhan dan bandara melalui manajemen operasional bersama, serta menerapkan pendekatan rantai pasok (supply chain) untuk mengidentifikasi asal tujuan barang guna menentukan moda yang paling sesuai.

Keempat, peningkatan layanan di pelabuhan angkutan penyeberangan dengan pemetaan tingkat keandalan layanan secara komprehensif, yang mencakup kapasitas kapal, frekuensi layanan, tingkat keterisian penumpang, kualitas pelayanan di atas kapal, serta kondisi fasilitas pelabuhan. Meminimalisasi penumpukan dan kepadatan kendaraan di pelabuhan Merak dengan membagi layanan berdasarkan jenis kendaraan hingga peningkatan kinerja aplikasi angkutan penyeberangan Ferizy.

Kelima, pembenahan prasarana jalan yang penting dilakukan secara maksimal sebelum puncak arus mudik melalui mekanisme kolaborasi lintas lembaga serta pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat proses identifikasi dan perbaikan kerusakan jalan melalui sistem pemantauan berbasis data dan laporan
masyarakat. Jalur strategis seperti Pantura dan jalan tol Trans Jawa memerlukan perhatian khusus, baik dari sisi teknis maupun nonteknis.

"Jalur Lintas Selatan juga perlu dioptimalisasikan fungsinya agar dapat menurunkan beban pada Pantura dan tol Trans Jawa," imbuhnya.

Keenam, berbagai kebijakan peningkatan mobilitas dan penguraian kepadatan dengan penerapan lawan arah (contra flow) dengan memprioritaskan angkutan umum mendapatkan akses jalan tol untuk kelancaran angkutan umum ketimbang penerapan pengaturan lalu lintas satu arah (one way), karena berpotensi menghambat arus balik bus angkutan umum antarkota untuk menjemput penumpang.

Pengaturan manajemen waktu dan pembatasan volume kendaraan di tempat istirahat (rest area) di jalan tol dan penyediaan informasi, pengoperasian bus shuttle atau bus feeder pada ruas-ruas yang dikenakan pembatasan operasional angkutan umum kota, serta manajemen dan rekayasa lalu lintas yang baik di simpul-simpul transportasi seperti terminal bus, stasiun KA, bandar udara dan pelabuhan laut serta destinasi wisata.

Ketujuh, mitigasi kecelakaan dan potensi kebencanaan sektor transportasi. Seperti menyebarkan informasi prakiraan cuaca, wilayah terdampak, titik rawan bencana, dan peringatan dini bencana di jalan-jalan yang dilalui pemudik maupun di tempat wisata dari BMKG secara up to date. Memitigasi potensi kecelakaan dan memetakan titik-titik rawan bencana, serta mendorong pemerintah dalam jangka panjang untuk menyelenggarakan ekosistem operasional dan prasarana transportasi dengan pendekatan tangguh bencana (resilience) dan adaptif terhadap perubahan iklim MTI.

Haris menambahkan, MTI juga memandang pentingnya pemanfaatan momentum mudik sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional. Mudik bukan sekadar peristiwa mobilitas tahunan, tetapi fenomena sosial dan ekonomi yang berdampak luas terhadap berbagai sektor. Pemerintah bersama berbagai stakeholder perlu memetakan data yang lebih komprehensif soal alasan masyarakat melakukan mudik, pola perjalanannya, serta tren perubahan perilaku perjalanan masyarakat.

"Data tersebut sangat penting untuk merumuskan kebijakan transportasi yang lebih tepat sasaran, termasuk dalam penyediaan infrastruktur, pengembangan sistem transportasi, serta dukungan pembiayaan bagi sektor transportasi dan pariwisata. Juga dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang muncul selama periode mudik," ujarnya.

"Oleh karena itu, MTI mendorong agar pemerintah tidak hanya melihat mudik sebagai peristiwa yang harus dilayani setiap tahun, tetapi sebagai fenomena nasional yang perlu dikelola secara strategis untuk mendukung pembangunan transportasi dan perekonomian nasional," tandas Haris.