Pimpinan DPR: RUU Satu Data Segera Dibahas untuk Sinkronkan Data Bansos dan BPJS

BeritaNasional.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa Badan Legislasi (Baleg) DPR akan membuka partisipasi publik dalam proses penyusunan dan harmonisasi sejumlah rancangan undang-undang (RUU). Salah satunya adalah tentang RUU Satu Sata.

Dasco mengatakan, pelibatan masyarakat dilakukan untuk memastikan proses pembahasan undang-undang berjalan transparan dan menyerap aspirasi publik. Adapun, untuk RUU Satu Data akan dibahas pembahasannya oleh Baleg DPR RI dalam waktu dekat.

“Selanjutnya juga badan legislasi akan juga menggelar partisipasi publik untuk pembuatan atau kemudian harmonisasi dari undang-undang perampasan aset. Dan berikutnya segera dibahas undang-undang satu data,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/3/2026) malam.

Menurut Dasco, pembahasan RUU Satu Data menjadi penting karena selama ini masih ditemukan perbedaan data antar kementerian dan lembaga, terutama dalam situasi penanganan bencana.

“Satu data itu kita lebih banyak pengalaman di bencana kemarin misalnya bahwa data satu kementerian dengan kementerian lain itu berbeda-beda sehingga kemudian di lapangan juga terjadi ketidaksinkronan ketika kemudian memberikan bantuan kepada para pengungsi,” katanya.

Ia menambahkan, ketidaksinkronan data juga masih terjadi dalam penyaluran bantuan sosial maupun data kepesertaan BPJS.

“Lalu kemudian untuk dana bansos, BPJS itu kita lihat juga masih ada ketidaksinkronan sehingga kita akan sinkronkan menjadi satu data sehingga ke depan tidak ada lagi kesimpangsiuran data yang membuat situasi juga di lapangan tidak bagus,” jelasnya.

Maka dari itu, kata Dasco, DPR menargetkan sejumlah rancangan undang-undang selain RUU Satu Data.

"Targetnya, Insyallah tahun ini dapat diselesaikan," tukasnya.