Menag Minta Umat Jaga Toleransi, MUI dan DPR Tekankan Kebersamaan Jelang Lebaran

BeritaNasional.com - Menteri Agama Nassarudin Umar meminta umat Islam menjaga suasana damai dan saling menghormati menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah.

Ia meminta hal itu karena terdapat sebagian kelompok muslim yang akan merayakan lebaran lebih cepat, atau pada esok hari.

Sebagai informasi, Kementerian Agama menetapkan awal Syawal pada Sabtu, 21 Maret 2026 yang menandakan Idul Fitri 1447 Hijriah.

“Kami menghimbau seluruh umat Islam Indonesia untuk senantiasa menjaga ketenangan, keamanan, ketertiban, dan kebersamaan selama masa lebaran tahun ini,” ujar Nasaruddin Umar di Kemenag, Kamis (19/3/2026).

“Mari kita jadikan Idul Fitri sebagai momentum untuk mempererat ukhuwah, menyambung tali silaturahmi, dan menjaga stabilitas sosial sebagai bentuk kontribusi kita di dalam membangun Indonesia yang damai dan sejahtera," tambahnya.

Menag juga menegaskan pentingnya toleransi ketika sebagian masyarakat kemungkinan berlebaran lebih awal. 

“Kepada rekan-rekan kita yang mungkin akan berlebaran besok seperti yang dikatakan Pak Ketua Komisi VIII, kami mohon supaya (kita) bertoleransi terhadap saudara-saudaranya yang masih melanjutkan puasanya sampai 30 (hari) seperti hasil keputusan sidang ini,” ucapnya.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Cholil Nafis menyampaikan bahwa penetapan 1 Syawal dilakukan dengan pertimbangan fikih, kajian tekstual, hingga kondisi lapangan. 

“Alhamdulillah sidang yang cukup singkat tetapi padat dengan ilmu,” katanya. 

Ia menjelaskan bahwa hasil pengamatan hilal di berbagai titik tidak menunjukkan visibilitas, sehingga diputuskan untuk menyempurnakan puasa menjadi 30 hari.

“Karena tinggalkan yang ragu ambil yang yakin. Dan yang yakin adalah memastikan hitungan hisab itu tidak bisa dilihat. Dan di lapangan benar-benar tidak bisa terlihat,” ujarnya. 

Cholil juga menegaskan dasar kewenangan pemerintah, mengutip keputusan Majelis Ulama Indonesia tahun 2004 dan ketetapan Nahdlatul Ulama yang menyatakan bahwa pengumuman awal Ramadan dan Idulfitri adalah wewenang ulil amri, dalam hal ini Kementerian Agama.

“Oleh karena itu, keputusan hakim, Kementerian Agama mewakili pemerintah, adalah hukum yang tetap dan dapat menghilangkan perbedaan di antara kita. Saat yang bersamaan, kita tentu mentoleransi kepada saudara-saudara kita yang punya keyakinan berlebaran hari esok,” tegasnya.

Selain isu penetapan Syawal, Cholil mengingatkan pentingnya menjaga kebersamaan setelah Ramadan. 

Ia menyampaikan pesan mengenai efisiensi hidup, kewajiban zakat fitrah, dan budaya berbagi. 

“Biasakan kita berbagi di antara kita karena bagi kita yang mukmin, orang bersedekah itu bukti kalau kita beriman,” ujarnya.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan proses sidang isbat berlangsung dengan melibatkan pakar, ulama, serta konfirmasi lapangan di 117 titik pemantauan. 

“Pada saat seminar kesimpulannya tidak memungkinkan melihat hilal dan konfirmasi setelah menunggu seluruh wilayah Indonesia mulai dari timur sampai ke barat juga tidak mendapatkan konfirmasi dan melihat hilal,” tuturnya.

Marwan menegaskan dukungan DPR terhadap keputusan pemerintah. Ia juga menekankan ruang toleransi bagi masyarakat yang meyakini Idul Fitri jatuh sehari lebih awal. 

“Andaikan ada masyarakat yang memahami dan percaya memutuskan bahwa 1 Syawal di hari esok Jumat bisa ditoleransi dan ini tidak menjadi perbedaan di antara kita sebagai umat muslim dan mari kita menjaga ukhuwah dengan baik,” katanya.