Krisis Selat Hormuz, DPR: Presiden Harus Turun Langsung

BeritaNasional.com - Presiden Prabowo Subianto didorong mengambil peran langsung dalam upaya diplomasi dengan pemerintah Iran terkait kapal tanker Pertamina yang tertahan di Selat Hormuz. Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin menilai situasi geopolitik di Timur Tengah tidak dapat hanya ditangani di level kementerian, tetapi butuh komunikasi tingkat tinggi antar kepala negara.

"Saya kira masalah (tertahannya) kapal Pertamina memerlukan lobi langsung dari Presiden. Tidak cukup hanya menteri ESDM, Menteri Luar Negeri, atau di bawahnya," ujarnya dikutip dalam siaran pers, Senin (30/3/2026).

Diketahui, hingga kini, dua kapal tanker Pertamina masih tertahan akibat meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut, termasuk kebijakan penutupan Selat Hormuz oleh Iran sebagai respons konflik dengan Amerika Serikat dan Israel.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan KBRI Teheran saat ini masih melakukan diplomasi intensif untuk memastikan keselamatan kapal dan awaknya.

Menurut Syafruddin, langkah diplomasi yang telah diambil pemerintah patut diapresiasi. Hanya saja perlu ditingkatkan ke level strategis agar hasilnya lebih cepat dan efektif.

"Upaya Kemlu dan jajaran sudah tepat, tapi ini menyangkut jalur energi global dan keselamatan aset negara. Presiden perlu turun langsung agar memiliki daya tekan diplomatik yang lebih kuat," ujarnya.

Selat Hormuz merupakan jalur vital yang dilalui sekitar 20 persen distribusi minyak dunia, sehingga gangguan di wilayah tersebut tidak hanya berdampak pada Indonesia, tetapi juga stabilitas energi global.

Syafruddin menilai, keterlibatan langsung Presiden Prabowo akan memperkuat posisi tawar Indonesia sebagai negara non-blok yang memiliki hubungan baik dengan banyak pihak, termasuk Iran.

Pendekatan multilateral sangat diperlukan saat situasi perang masih berlangsung di Iran. Di sisi lain, Syafruddin menilai, masalah ini harus menjadi momentum untuk mempercepat strategi diversifikasi pasokan energi agar tidak bergantung pada jalur rawan konflik.

"Ini bukan hanya soal kapal, tapi soal bagaimana negara hadir melindungi aset strategis dan warganya di tengah konflik global. Presiden perlu menunjukkan kepemimpinan langsung dalam situasi seperti ini," pungkasnya.