PBB dan Negara Eropa Peringatkan AS-Israel agar Tak Menarget Warga Sipil Iran

BeritaNasional.com - Tekanan internasional terhadap Amerika Serikat (AS) semakin meningkat setelah Presiden Donald Trump yang mengancam akan menghancurkan "seluruh peradaban" Iran. 

Para pemimpin Eropa dan pejabat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan peringatan keras agar infrastruktur sipil tidak dijadikan target militer dalam konflik yang kian memanas tersebut.

Situasi sempat mencapai titik kritis ketika Washington menetapkan tenggat waktu Selasa (7/4/2026) malam bagi Teheran untuk membuka kembali Selat Hormuz. 

Meski akhirnya Trump menyetujui penangguhan serangan selama dua minggu, gelombang kecaman atas ancaman sebelumnya terus mengalir dari berbagai belahan dunia.

Eropa Desak Penahanan Diri dan Diplomasi

Komisi Eropa melalui juru bicaranya, Anitta Hipper, menegaskan penolakan total terhadap segala bentuk ancaman yang menyasar fasilitas publik. 

"Kami selalu menekankan bahwa diplomasi adalah jawabannya," ujar Hipper sembari mendesak semua pihak untuk menahan diri.

Senada dengan Uni Eropa, Perdana Menteri Norwegia, Jonas Gahr Store, memperingatkan bahwa jalur militer tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah blokade di Selat Hormuz.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrow, menilai serangan terhadap aset sipil hanya akan memicu fase baru eskalasi yang jauh lebih berbahaya.

Italia juga menyatakan keprihatinannya. Pemerintah Italia secara intensif memantau risiko serangan yang tidak lagi membedakan antara target militer strategis dan fasilitas sipil di seluruh wilayah Iran.

PBB: Ancaman Trump Menjijikkan

Kecaman paling keras datang dari Komisaris Tinggi HAM PBB, Volker Turk. Ia melabeli retorika Trump yang mengancam pemusnahan peradaban sebagai pernyataan yang "menjijikkan".

"Ancaman yang menyebarkan ketakutan dan teror di kalangan warga sipil tidak dapat diterima dan harus segera dihentikan. Menyerang warga serta infrastruktur sipil secara sengaja merupakan kejahatan perang," tegas Turk.

Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephane Dujarric, turut menambahkan bahwa tidak ada alasan militer apa pun yang dapat membenarkan penghancuran massal terhadap kehidupan masyarakat sipil.

Konflik yang dipicu oleh serangan gabungan AS-Israel sejak akhir Februari lalu ini telah memasuki minggu keenam. Dampaknya terasa nyata pada pasar energi dunia dan gangguan transportasi regional di Timur Tengah.

Di tengah ketegangan luar negeri, gejolak politik justru muncul di Washington. Sekitar 20 anggota parlemen dari Partai Demokrat mulai menyuarakan penerapan Amandemen ke-25 Konstitusi AS untuk mengevaluasi kelayakan Presiden Trump dalam menjalankan tugasnya, mencerminkan keraguan internal atas kebijakan luar negeri yang diambil.

Gencatan Senjata Sementara

Ketegangan sempat sedikit mereda setelah Trump mengumumkan melalui media sosialnya bahwa ia sepakat menangguhkan serangan selama dua minggu. Israel dilaporkan turut menyetujui gencatan senjata ini.

Di sisi lain, Iran mengklaim telah mendesak Washington menerima rencana perdamaian 10 poin mereka. Negosiasi lanjutan dijadwalkan akan berlangsung pada Jumat mendatang di Islamabad, Pakistan, yang diharapkan menjadi titik balik menuju stabilitas kawasan.

Sumber: Xinhua News