Mendagri Ungkap Kemiskinan di Papua Masih di Atas Nasional

BeritaNasional.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan di seluruh wilayah Papua masih berada di atas rata-rata nasional. 

Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI terkait pembahasan otoritas khusus Papua.

“Yang pertama adalah tingkat kemiskinan. Kita melihat bahwa tingkat kemiskinan di seluruh Papua itu, itu di atas nasional," ujar Tito di kompleks parlemen, Senayan, Senin (13/4/2026).

"Ini bukan bagus, di atas. Karena makin besar angkanya menunjukkan bahwa persentase masyarakat yang miskin besar,” tambahnya.

Ia memaparkan, tingkat kemiskinan nasional saat ini berada di angka 8,25 persen. Sementara itu, seluruh wilayah Papua masih mencatat angka kemiskinan di atas rata-rata tersebut.

“Sementara tingkat nasional 8,25% dari penduduk Indonesia masuk kategori kelompok miskin. Artinya seluruh Papua angka kemiskinannya melebihi nasional,” katanya.

Meski demikian, Tito menilai terdapat tren yang beragam di sejumlah provinsi di Papua. Ia mencontohkan kondisi di Papua Pegunungan yang menunjukkan perbaikan signifikan.

“Kita melihat bahwa di Papua Pegunungan, ini cenderung baik. Artinya dari angka 32,97 persen pada 2024 ke 27,21 persen, ini membaik. Ada masyarakat yang berkurang kemiskinannya,” jelasnya.

Selain itu, Papua Barat dan Papua Barat Daya juga dinilai mengalami tren penurunan angka kemiskinan.

“Papua Barat juga trennya juga cenderung bagus, menurun. Artinya yang miskin berkurang di Papua Barat, yang warna oranye,” ucap Tito.

“Warna kuning kita melihat juga, Barat Daya itu juga cenderung menurun, yaitu 17,5 persen. Bagus, pada posisi 17,5 persen dari masyarakat yang ada itu kelompok miskin,” sambungnya.

Di sisi lain, ia menyoroti kondisi Papua Tengah yang relatif stagnan serta Papua Selatan yang justru mengalami kenaikan angka kemiskinan.

“Kemudian di Papua Tengah relatif tidak banyak pergerakan. 29,45 persen miskin. Jadi hampir sepertiga masyarakat Papua Tengah itu adalah masuk kelompok miskin,” ungkapnya.

“Di Papua Selatan, kita melihat bahwa ada kecenderungan menaik malah warga yang miskin. Dari 17,44 persen ke angka 19,26 persen. Jadi malah naik selama 2024–2025,” lanjut Tito.

Tito menegaskan, perbedaan tren tersebut perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan, terutama dalam konteks penguatan otoritas khusus Papua.

“Dengan posisi yang yang baik, tren yang bagus ada di Papua Pegunungan, Papua Barat menurun (bagus), Papua Barat Daya menurun (baik). Tapi yang juga landai nggak banyak pergerakanlah Papua Tengah. Kemudian yang cenderung menaik itulah di Papua Selatan. Ini yang perlu jadi perhatian,” tegasnya.